ASKARA- Komisi X DPR RI mendukung penuh pemerataan sektor pendidikan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto. Pasalnya, digitalisasi dinilai penting untuk  memastikan anak-anak hingga pelosok Tanah Air melek internet.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani secara virtual dalam dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk 'Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan', di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (8/5/2025).  Pembicara lainnya Pengamat Pendidikan Darmaningtyas dan Direktur Rumah Literasi 45, Andreas.

"Komisi X DPR mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025,” kata Lalu.

Menurut dia, digitalisasi ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan.

Legislator dari Fraksi PKB itu  menegaskan kalau Komisi X DPR berkomitmen mengawasi anggaran pendidikan agar mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia.

"Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital," kata Lalu.

Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat II itu menyatakan Komisi X DPR mendorong sinergi antara pemerintah pusat debgan pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam memperluas digitalisasi pendidikan.

"Misalnya melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech," katanya.

Dalam kesempatan itu dia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara efektif. Tak itu saja Lalu juga menekankan Komisi X DPR sangat mendukung peningkatan kompetensi digital guru melalui program PPG, Guru Penggerak, atau pelatihan mandiri berbasis digital.

“Komisi X DPR berkomitmen dalam mengawasi efektivitas program Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar,” ujar Lalu. (dry)