ASKARA - Kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI)kembali menyeret nama Taman Safari Indonesia (TSI) dan menjadi sorotan publik. 

Ajakan boikot terhadap Taman Safari Indonesia ramai digaungkan di media sosial, dipicu oleh tuduhan bahwa keberhasilan TSI dibangun di atas eksploitasi pemain sirkus OCI.

Kuasa hukum para korban, Muhammad Soleh, mengajak masyarakat untuk memboikot TSI. Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi Komnas HAM tahun 1997 terkait pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh pimpinan OCI, yang juga terkait dengan TSI belum dijalankan hingga kini.

"Taman Safari lahir dari keringat dan kekejaman terhadap para pemain sirkus. Ketika Taman Safari masih berkutat menolak entitas yang berbeda, tapi tidak fokus kepada esensi masalah, 60 balita yang dipisahkan dari orang tua ada baiknya kita memboikot Taman Safari," ujar Soleh dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Sabtu (19/4/2025).

Menurut rekomendasi Komnas HAM, ada empat pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh pimpinan OCI—yang juga terhubung dengan TSI:  

1. Hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan.
2. Hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.
3. Hak anak untuk memperoleh pendidikan layak yang menjamin masa depan.
4. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai ketentuan hukum.

Soleh menegaskan bahwa nama-nama yang disebut dalam rekomendasi Komnas HAM yaitu Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampouw harus bertanggung jawab atas pelanggaran ini.

Muhammad Soleh menegaskan bahwa pernyataannya tidak ditujukan kepada Taman Safari sebagai badan hukum, melainkan kepada tiga pimpinan TSI yang juga terlibat dalam kepemimpinan OCI.  

“Selesaikan rekomendasi ini sejak tahun 1997. Terjadinya eksploitasi anak harus dituntaskan agar keadilan terwujud,” lanjut Soleh.

Kasus ini telah memicu perhatian luas, mendorong diskusi tentang eksploitasi anak dalam dunia hiburan. Publik berharap ada penyelidikan mendalam untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan keadilan bagi para korban terwujud.