ASKARA-Komisi I DPR prihatin  dan gelisah melihat fenomena maraknya platform digital yang dapat diakses tanpa batasan oleh anak-anak. Untuk menyelamatkan mereka diperlukan regulasi  yang ketat.

Hal itu ditegaskan  anggota komisi I DPR Nurul Arifin, dalam Forum Legislasi bertajuk Mendorong Efektivitas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Akses Internet Terhadap Anak, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Kami di Komisi I DPR RI gelisah dengan maraknya platform digital yang dapat diakses tanpa batasan oleh anak-anak. Maka diperlukan regulasi yang lebih ketat guna melindungi anak-anak dari ancaman di dunia digital,” kata politisi perempuan partai beringin itu.

Nurul mengakui bahwa sesungguhnya internet membawa banyak manfaat bagi anak-anak namun  dampak negatifnya juga tidak bisa diabaikan. Dia membeberkan data dari 280 juta penduduk Indonesia, sekitar 32 juta adalah anak-anak di bawah usia 16 tahun, dan 89% di antaranya aktif menggunakan internet.

“Artinya rata-rata, mereka menghabiskan waktu hingga 5,4 jam per hari di dunia maya, dengan 86,5% menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Sayangnya, dampak buruk yang ditimbulkan cukup mengkhawatirkan,” ujarnya.

Dia  memaparkan bahwa sebuah studi menunjukkan 48% anak pernah mengalami perundungan daring, 50,3% terpapar konten bermuatan seksual, dan 2% anak mengalami ancaman atau tekanan untuk melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri.

“Lebih lanjut, indeks keamanan daring (Online Safety Index) tahun 2020 menempatkan Indonesia di peringkat 26 dari 30 negara dengan tingkat keamanan daring yang rendah,” tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti bagaimana anak-anak sering menjadi korban paparan konten tidak pantas, pencurian data pribadi, serta ketergantungan teknologi yang berlebihan. Minimnya pengawasan dari orang tua juga semakin meningkatkan risiko eksploitasi anak di dunia maya.

Nurul menekankan pentingnya penerapan kontrol orang tua (parental control) guna memastikan anak-anak dapat mengakses internet dengan lebih aman. Sebagai langkah konkret, Komisi I DPR RI mendukung pemerintah dalam merancang regulasi terkait perlindungan anak di dunia digital.

Beberapa negara seperti Inggris, Australia, Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman telah lebih dulu menerapkan aturan ketat terkait keamanan daring anak. Misalnya, di Australia, media sosial dilarang untuk anak di bawah 16 tahun, sementara di Prancis, anak di bawah 15 tahun harus mendapatkan izin orang tua sebelum mendaftar di platform media sosial.

Nurul berharap pemerintah dan DPR RI dapat segera merampungkan regulasi yang melindungi anak-anak di dunia digital.

“Regulasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan demi melindungi generasi muda dari ancaman dunia digital,” kata Nurul.[dry]