ASKARA - Presiden Joko Widodo berencana meluncurkan Govtech Indonesia pada Senin, 27 Mei 2024. Hal tersebut mengemuka dalam rapat persiapan SPBE Summit dan Peluncuran GovTech Indonesia, Jumat (24/5), melalui video conference Zoom. 

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, arahan khusus Presiden untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah menyelesaikan target jangka pendek sesuai Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. 

"Selain itu Presiden juga mengarahkan terkait penyederhanaan aplikasi agar lebih berdampak, percepatan SPBE dan integrasi pada Portal Nasional, transformasi BUMN Peruri, serta arahan terkait Digital ID dan Goverment Cloud," papar Menteri Anas. 

Presiden Jokowi memang menginginkan layanan publik digital terpadu alias tidak terpisah-pisah segera direalisasikan di Indonesia. Penyelenggaraannya melibatkan teknologi digital dan diberi nama GovTech. 

GovTech disebut juga tim digital pemerintah, bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. 

Layanan ini dikembangkan oleh Tim Koordinasi SPBE. Tim terdiri dari Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. 

Hadir pada rapat tersebut antara lain Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wamen Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Mendagri, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto, Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Dirjen Aptika Kemonkominfo Semmy Pangerapan, Staf Ahli Kemenkeu Agus Rofiuddin, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Staf Ahli Kemensos Suhadi Lili, Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni P Purbasari, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo, dan perwakilan masing-masing tim dari kementerian/lembaga. 

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi atas nama Mendagri, menyinggung harapan Presiden Jokowi agar Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan publik digital nasional terpadu pemerintah melalui INA Digital pada bulan Juni 2024. 

"Kami siap mendukung Govtech Indonesia melalui INA Digital yang terintegrasi dengan IKD," tegas Dirjen Teguh. 

Teguh menjelaskan, INA Digital sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintahan. "INA Digital bukanlah sebuah platform/aplikasi, melainkan Penyelenggara Keterpaduan," kata Dirjen Teguh. 

Dirjen Dukcapil berharap kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat untuk menghapus mentalitas silo, demu mewujudkan layanan digital nasional terpadu. 

"Alhamdulillah telah disiapkan draft komitmen percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, melalui strategi Govtech Indonesia dalam SPBE. Ini sebagai langkah awal menuju Indonesia Terintegrasi," kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.