ASKARA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan mampu menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,85 triliun pada 2024.

"Target penyaluran dana untuk tahun ini 1,85 Triliun," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo di Kantor LPDB-KUMKM, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Menurut dia, penyaluran dana tersebut bakal dilakukan dengan dua pola, yakni konvensional dan syariah.

"Untuk pola konvensional 60% sedangkan 40% sisanya akan disalurkan syariah," ucap dia.

Selanjutnya, dari jumlah tersebut, sektor riil menjadi fokus utama dengan alokasi dana sebesar Rp600 miliar.

Sementara, untuk 1.25 Triliun akan dialokasikan ke simpan pinjam.

“LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada koperasi sektor riil melalui ekosistem yang dibangun bersama offtaker, dalam rangka memperkuat sektor ekonomi riil di Indonesia,” kata Supomo.

Selain itu, upaya strategis lainnya LPDB-KUMKM juga bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IA) dalam mengembangkan Standar Akuntansi Koperasi di Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bergulir. 

Supomo menambahkan, dalam melakukan proses penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM juga terus menerapkan aturan dan kriteria yang jelas dan konsisten dalam proses penyaluran dana bergulir.

“Kita harus tegakkan aturan, termasuk pendampingan LPDB yang mengikuti aturan yang ada, agar proses pengajuan dana bergulir dapat berjalan dengan lancar dan berkinerja baik,” ujarnya.

Adapun dalam menjalankan pendampingan, LPDB-KUMKM juga melaksanakan inkubator untuk menginkubasi koperasi agar memiliki kinerja yang sehat dan tata kelola yang baik.

“LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penyaluran dana bergulir kepada koperasi,” kata Supomo.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Oetje Koesoema Prasetia menambahkan, selain strategi penyaluran, LPDB-KUMKM juga terus memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar di lima Provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Kami terus memperkuat peran Satgas ini, dan juga intensif melaksanakan Sosialisasi dan juga Bimbingan Teknis, sehingga koperasi yang mau mengajukan proposal pinjaman atau pinjaman dana bergulir bisa mendapatkan informasi dan pelayanan yang tepat,” kata Oetje.