ASKARA - Negara diharapkan memberikan fasilitas tunjangan bagi ibu-ibu yang tengah hamil, menyusui hingga balita. Hal ini penting dilakukan, mengingat perjuangan kaum ibu untuk melahirkan, merawat dan membesarkan buah hatinya bukanlah hal yang mudah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Achmad Hafisz Thohir, Senin (30/10).

"Saya kira perlu negara memberikan tunjangan atau memberikan tunjangan kepada ibu-ibu hamil, balita dan menyusui. Ini sesuai dengan Mukaddimah UUD 45 yaitu: "Mencerdaskan kehidupan Bangsa" maka itu anak-anak balita yang dilahirkan harus di biayai negara," kata Hafisz.

Hafisz mengatakan, di saat negara-negara maju dihadapkan pada soal pertumbuhan populasi yang rendah, Indonesia justru mengalami laju pertumbuhan populasi yang cukup stabil.

"Momentum ini harus dijaga karena populasi yang rendah bisa jadi petaka, bayangkan di negara maju saking ingin menjaga pertumbuhan populasi kaum perempuan yang mau hamil saja diberikan insentif," kata Hafisz.

"Jadi supaya kaum ibu kita tenang dengan kehamilannya sudah selayaknya negara memberikan apresiasi karena kaum ibu kita tengah berjuang melahirkan generasi penerus bangsa ini," sambung dia.

Hafisz mengakui, untuk mengimplementasikan wacana semacam ini bukanlah hal yang mudah. Namun jika negara punya komitmen yang kuat. Wacana tersebut bisa saja terwujud.

"Bisa saja nanti pos-pos anggaran yang kurang efektif dialihkan untuk ini (gaji ibu hamil dan menyusui). Ketimbang anggaran digunakan untuk hal-hal yang kurang substansial (gaji pejabat yang terlalu besar, rapat-rapat) sebaiknya difokuskan saja untuk kepentingan rakyat dalam hal ini ibu-ibu hamil dan menyusui," katanya.

Hafisz juga berharap ada salah satu bakal calon presiden (bacapres) yang mau mendorong hal ini.

"Harapannya begitu. Calon pemimpin kita harus memikirkan nasib generasi penerus bangsa ke depan," ujarnya.