Minggu, 23 Juni 2024 | 06:27
NEWS

Atasi Gejolak Pangan, DPR: Pemerintah Harus Memonopoli Tata Niaga Pangan

Atasi Gejolak Pangan, DPR: Pemerintah Harus Memonopoli Tata Niaga Pangan
Anggota Komisi IV DPR Slamet (,int)

ASKARA - Sejumlah kebutuhan pangan kerap mengalami lonjakan harga. Tak hanya di bulan puasa hingga lebaran, harga pangan juga kerap melonjak di hari-hari biasa.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Slamet mengatakan ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat menjaga harga pangan agar tetap stabil. Untuk jangka panjang, langkah tersebut yakni dengan cara memonopoli urusan pangan.
 
"Pemerintah harus memonopoli urusan pangan, enggak ada kata lain. Ketika pemerintah tidak menguasai stok maka hukum dagang berlaku, siapa yang punya barang itu yang mengendalikan harga," kata Slamet usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Para peternak yang tergabung ke dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), di komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9). 

"Hari ini pemerintah gak punya stok karena kewenangannya tidak sepenuhnya diberikan kepada Bulog kepada Bapanas menyerap itu semua. Oleh karena itu selama tidak ada monopoli terkait kebutuhan pangan dari kita dan diserahkan ke swasta selamanya harga akan seperti ini," sambung Slamet.

Untuk jangka pendek dalam menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. "Kalau jangka pendek ya gak ada cara lain. operasi pasar," kata Slamet.

Slamet mengakui bahwa operasi pasar merupakan salah satu langkah yang bisa meredam gejolak harga. Namun demikian, langkah itu tegas slamet, sejatinya hal ini menunjukkan tidak matangnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan arah sebuah kebijakan.

"Ujungnya dari operasi pasar apa bilang stok pemerintah enggak ada. akhirnya ujungnya impor lagi. Nah ini kalau bahasa saya ya ini impor yang terstruktur dan terorganisasi," tegas dia.

Komentar