ASKARA - Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidaklah mudah dan murah. Tak hanya membutuhkan gagasan dan modal jaringan saja, calon anggota legislatif juga perlu menyiapkan dana miliaran hingga puluhan miliar.

"Saya waktu itu habis 5 miliar rupiah dan itu yang paling murah, teman-teman lainnya ada yang habis sampai 10, 20, 30 miliar rupiah," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo saat melakukan potcast bersama Abraham Samad, dikutip, Kamis (7/9).

Dengan biaya yang sangat besar itu, maka para calon anggota akan berupaya untuk mencari pemodal atau sponsor. Dan setelah melenggang ke senayan, tentu anggota tersebut tidak akan lepas dari intervensi sponsor tersebut. 

Hal demikian juga terjadi kepada calon Bupati, walikota atau Gubernur ketika bertarung di Pilkada merebutkan kursi orang satu didaerah tersebut.

"Darimana itu uangnya. Akhirnya lari ke sponsor, pemilik modal. Kalau sudah begitu, emang kita bebas dari intervensi untuk menentukan sikap?, enggak. Belum lagi, kalau kita bicara bupati, walikota dan  gubernur. Makanya banyak peristiwa tumpang tindih lahan. Karena apa?
Karena dia harus bayar kepada pemodalnya apa yang diinginkan (pemodal)," beber Bamsoet. 

Menurut Bamsoet hal ini tentunya harus diperbaiki, namun tidak bisa dilakukan secara keseluruhan dan dapat dilakukan secara bertahap.

Untuk itu Bamsoet meminta pada pihak akademisi untuk mengkaji bagaimana dalam mengatasi hal ini sehingga kita bisa kembali pada cita-cita demokrasi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam sila ke 4 Pancasila.