ASKARA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kurang tepat.

Menurut Habib Syakur, Kemenkominfo sangat strategis dan vital, karena menjadi sarana bagi pemberantasan ajaran-ajaran sesat Khilafah, ekstremisme, radikalisme dan terorisme.

"Tantangannya berat Kemenkominfo karena bisa dimanfaatkan menjadi sarana penyebaran ajaran ekstremisme beragama. Sepertinya (Presiden Jokowi, red) salah menempatkan Menkominfo dipercayakan pada Budi Arie," ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Senin (17/7).

Menurut Habib Syakur, Kemenkominfo semestinya diisi oleh sosok dari purnawirawan TNI Polri agar benar-benar bersih dalam menjaga Indonesia dari serangan ekstremisme beragama yang dilakukan melalui media telekomunikasi cyber.

"Menkominfo harus clear dari pengaruh pengaruh ekstremisme beragama, radikalisme, dan intoleransi. Kementerian komunikasi dan informatika harus bersih. Makanya Kominfo itu butuh sosok TNI Polri," ungkap Habib Syakur.

Ulama asal Malang Raya ini menyebut sektor digital sudah sangat penting bagi pertahanan negara, sehingga tak boleh Kementerian Kominfo dikasi orang sipil biasa.

Ia juga menyinggung bahwa Kemenkominfo kerap menjadi tempat masuk penyebaran khilafah, apalagi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah dipimpin oleh Menteri dari PKS.

"Karena beberapa kali Menkominfo itu menjadi tempat masuknya aliran ektremisme beragama. Kalau enggak salah dua atau sekali Menkominfo diisi oleh orang PKS. Lha diisi orang berhaluan khilafah," ungkapnya.

Selain Kemenkominfo, Habib Syakur juga menyoroti kementerian dan lembaga lain yang harus dibersihkan dari paham-paham radikal, terosime dan ekstremisme beragama. Hal itu mestinya bisa dimulai dengan memilih menteri atau wakil menteri yang punya keberanian melawan radikalisme dan ekstremisme beragama.

Habib Syakur pun meminta agar Presiden Jokowi membuat gerakan bersih-bersih kementerian dan Lembaga Negara dari rong-rongan ajaran khilafah, radikalisme ekstremisme dan terorisme.

"Jokowi harus mencanangkan gerakan bersih bersih kementerian dari paham paham ekstremisme beragama, radikalisme dan Intoleransi. Beranikah Jokowi?" tandas Habib Syakur.