ASKARA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, sikap partainya sangat jelas terkait koalisi atau kerja sama antarpartai politik jelang pemilu 2024 mendatang.

Hal itu dikatakan Herzaky menanggapi penolakan PDIP bekerja sama dengan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Hal itu, kata dia, disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa partainya sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan parpol mana yang dijadikan mitra koalisi untuk Pilpres 2024.

Demokrat pun berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal dan pilihan Demokrat dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024 juga dihormati dan dihargai.

"Kami harapkan, tidak ada upaya tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman, semisal upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader kami, maupun upaya perampasan kepemimpinan terhadap partai kami ataupun calon rekan koalisi kami," kata Herzaky, Senin (27/6). 

Dia juga membandingkan kisah bagaimana saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu berkuasa.

"Kami juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan,” ujarnya.

Herzaky menegaskan, Demokrat tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. 
Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis.

"Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029," tegasnya.

Menurut dia, Demokrat seperti yang ditegaskan oleh AHY, merupakan partai terbuka untuk semua, mengayomi semua, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Demokrat menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekedar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan berkerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS jelang Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, Hasto menyatakan, tidak akan menjalin koalisi dengan PKS. Dia menilai kedua partai tersebut memiliki karakteristik pendukung dan prinsip politik yang berbeda dengan PDIP.

"Ya, kalau dengan PKS tidak (komunikasi,red). Saya pribadi sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," ungkap Hasto di sela Rakernas PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Secara khusus Hasto juga menyinggung hubungan PDIP dengan Partai Demokrat. Kata Hasto, basis pendukung PDIP merupakan wong cilik yang tak menyukai kamuflase dalam berpolitik.

Menurut penilaian Hasto, karakteristik tersebut membuat PDIP sulit untuk bekerja sama dengan Demokrat.

"Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," ucapnya.