Minggu, 19 Mei 2024 | 03:11
NEWS

Ketua HKTI Fadli Zon Minta Pemerintah Bentuk Satgas untuk Tangani Wabah PMK

Ketua HKTI Fadli Zon Minta Pemerintah Bentuk Satgas untuk Tangani Wabah PMK
Fadli Zon (Dok Twitter)

ASKARA - Fadli Zon angkat suara terkait wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan jelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. 

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu meminta agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Dikatakan Fadli, satgas yang dibentuk bisa diisi oleh beberapa kementerian dan pakar untuk membuat kebijakan dan memantau perkembangan PMK secara berkala.

"HKTI meminta pemerintah untuk membentuk Satgas PMK, sehingga penanganannya semakin serius dan fokus. Satgas diisi oleh multi kementerian dan para pakar yang memantau dan membuat kebijakan secara day by day, seperti Satgas Covid-19," kata Fadli, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (4/6).

Selain itu, Fadli juga meminta pemerintah menyiapkan anggaran khusus penanganan PMK. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah harus memperhatikan dampak ekonomi yang dihadapi peternak akibat wabah PMK.

"Kerugian bagi peternak ini harus diantisipasi sedemikian rupa, jangan sampai peternak jatuh semangat gara-gara merugi," ujar Fadli.

Fadli juga menyarankan beberapa hal kepada pemerintah dalam menangani PMK di dalam negeri. Pertama, pemerintah perlu melakukan maximum security dengan menerapkan country based impor daging sapi sesuai UU Nomor 18 Tahun 2009 yang diperbarui dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kedua, pemerintah melakukan traceability dan supply chain terhadap seluruh produk daging dan pangan secara umum. Kebijakan ini penting dilakukan sebagai bagian dari manajemen data dan risiko pangan.

Ketiga, perlu dilakukan 'stamping out' ternak yang sudah terinfeksi parah virus PMK. Hewan ternak yang telah terinfeksi disarankan dibeli terlebih dulu oleh pemerintah sesuai harga pasar, agar peternak tidak merugi.

Keempat, HKTI menyarankan agar pemerintah mendirikan pusat-pusat kesehatan hewan (puskeswan) di tiap kecamatan, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis peternakan. Puskeswan akan jadi ujung tombak dalam mengobati, mencegah, serta mendeteksi secara dini penyakit dan virus hewan ternak.

Komentar