ASKARA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut upaya memperpanjang masa jabatan presiden adalah tindakan yang menabrak konstitusi.

Kalimat tersebut disitir AHY dari ucapan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Bahkan, bukan saja sampai tiga tahun perpanjangan jabatan presiden sehari sekalipun tanpa dipilih oleh rakyat akan tetap melanggar konstitusi.

"Pak SBY mengingatkan, jangankan 3 tahun, satu hari saja ada upaya yang melanggengkan kekuasaan tanpa dipilih langsung rakyat, artinya tidak ada mandat dan legitimasi, sesungguhnya dia menabrak konstitusi," kata AHY, di hadapan SBY dan para kader lainnya dalam acara buka bersama Partai Demokrat di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/4). 

Suami Annisa Pohan itu mengatakan, wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan usulan yang tidak masuk akal. 

AHY mengaku tak habis pikir dengan sejumlah dalil yang disampaikan para pengusung wacana tersebut.

Menurut AHY, meski UUD 45 bukan kitab suci, tapi dia menilai para pengusung wacana penundaan pemilu adalah pada pengkhianat reformasi.

"Memang kita tahu bahwa UU atau konstitusi bukan kitab suci. Tetapi kalau amandemen konstitusi ditujukan hanya untuk mengutak-atik diakali agar bisa mengakomodasi rencana untuk pelanggengan kekuasaan tadi, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati konstitusi itu sendiri," katanya.

AHY khawatir, usulan amendemen UUD hanya akan membuka kotak pandora, yang bisa saja berpotensi menambah wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga bahkan sampai empat periode.

"Ini yang lebih bahaya dan tentunya kami tidak ingin itu terjadi, kalau ini terjadi, artinya mereka semua mengkhianati amanat reformasi. Itulah kenapa sejak awal kami Partai Demokrat menolak wacana penundaan pemilu, wacana pelanggengan kekuasaan," tandasnya.