Selasa, 16 Juli 2024 | 09:34
NEWS

Politisi PDIP: Di Mana Batang Hidung Menteri Pongah Sok Merasa Paling Kuasa Itu?

Politisi PDIP: Di Mana Batang Hidung Menteri Pongah Sok Merasa Paling Kuasa Itu?
Masinton Pasaribu (Dok Tribunnews)

ASKARA - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu angkat suara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang kini sedang marak. 

Anggota DPR RI itu pun menyebut dan menyentil oknum menteri yang menggulirkan dua isu tersebut. Kata Masinton, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemerintah tidak punya agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. 

Jokowi, kata dia, justru menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda Pemilu tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," kata Masinton, Senin (11/4). 

Mantan aktivis 1998 itu justru mempertanyakan ke mana menteri koordinator (menko) yang menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.

"Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden," ujar Masinton 

Anggota Komisi XI DPR RI itu menyatakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 bukan dari Jokowi, melainkan idenya elite tua tersebut. 

"Melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," ucapnya.

Masinton mengatakan, menko tersebut seharusnya mundur dari seluruh jabatannya ketika Presiden Jokowi secara ksatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya tersebut.

"Apalagi telah menyebarkan big data 'hoax' kepada masyarakat Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, klaim soal big data itu disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menurut dia, aksi demo 11 April yang digerakkan mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.

Masinton juga menyebut elite gaek itu bahkan secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi demi mencapai tujuan keserakahannya. 

Politikus yang lama berkecimpung di komisi bidang hukum DPR itu lantas mengingatkan bahwa esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan. 

Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis itu, kata Masinton, maka akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis).

"Panjang umur Pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi!" ucap Masinton. (jpnn) 

Komentar