ASKARA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan terkait permohonan banding putusan PTUN Jakarta soal pengerukan Kali Mampang.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan warga terkait program pengendalian banjir, khususnya di Kali Mampang, Jakarta Selatan,

Pengajuan banding Anies itu tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta yang tercatat pada Selasa kemarin (8/3).

"Kalau ada teman-teman yang mengajukan (gugatan) kemudian di PN dimenangkan kan nggak ada salahnya. Mau dari Pemprov mengajukan banding supaya lebih jelas, nanti kan kita lihat ada fakta dan datanya," ujar Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/3). 

Riza juga memastikan program pengerukan kali di Jakarta dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun. Bahkan, sejak tahun lalu diberlakukan sistem 2 shift sehingga pengerukan tiada henti atau nonstop.

"Bahkan saya sudah perintahkan sejak tahun lalu 2 shift jadi alat kita tidak berhenti. Termasuk Kali Mampang, sungai yang menjadi tujuan dari pada pengerukan," kata dia.

Riza juga menepis anggapan pengajuan banding itu semata-mata untuk memperbaiki citra buruk Anies Baswedan. Riza mengklaim, tidak ada hubungannya antara permasalahan pengerukan Kali Mampang dan pencitraan.

"Nggak ada hubungannya, masa urusan Kali Mampang aja jadi pencitraan," tegasnya.

Riza menyebut pihaknya juga sudah menyerahkan fakta baru. Dia berharap data itu bisa dipertimbangkan majelis hakim.

"Melalui banding itu kan mekanisme yang ada bagi kami untuk bisa menyerahkan fakta dan data yang ada. Sehingga nanti hakim bisa memutuskan lebih bijak lagi," pungkas Riza.