ASKARA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengaku bakal mengajukan nama Komisaris Utama PT Pertamina, 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diusulkan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, Komisaris Utama PT Pertamina, itu memenuhi kriteria untuk menjadi Kepala IKN Nusantara. 

PDI Perjuangan menganggap, Ahok berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota Jakarta.

Meski begitu, kata Hasto, keputusan menunjuk posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).

Munculnya nama Ahok sekaligus mengeliminasi dua nama lain yang sebelumnya telah masuk bursa Kepala Otorita IKN, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Bupati Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Terkait dua nama terakhir, Hasto telah meminta Risma untuk fokus pada posisinya sebagai Menteri Sosial. Begitu pula Azwar Anas yang baru menduduki posisi Kepala LKPP belum lama ini.

"Sehingga dengan adanya tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi dapat dijalankan sebaik-baiknya," ujarnya.

Dikatakan Hasto, sosok Kepala Otorita IKN harus memenuhi sejumlah kriteria seperti visioner, komprehensif, dan pandangan soal sistem tata kota. Meski begitu, kriteria tersebut juga harus tetap memadukan unsur budaya Nusantara yang dipegang sejak zaman Presiden Bung Karno.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut sejumlah kriteria calon Kepala Otorita IKN Nusantara. Usai UU IKN disahkan, Jokowi menginginkan IKN Nusantara dipimpin oleh kepala daerah yang berpengalaman dan berlatar arsitek.