ASKARA - Penggunaan darurat (EUA) Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto disebut tidak terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM, Penny K Lukito mengatakan, Vaksin Nusantara bersifat autologus atau pemberian individual.

Dengan demikian, kata dia, tidak bisa digunakan sebagai program vaksinasi massal, melainkan lewat skema terapi atau berbasis pelayanan.

"Tidak ada hubungannya dengan BPOM, tidak perlu mendapatkan izin dari kami, BPOM. Karena itu kan satu orang satu orang, individual," ujar Penny kepada wartawan, Senin (10/1).

Dikatakan Penny, seluruh pengawasan terkait penelitian dan pengadaan Vaksin Nusantara wewenang sepenuhnya ada di Kementerian Kesehatan.

Keputusan itu disahkan melalui nota kesepahaman atau MoU yang diteken BPOM, Kemenkes, dan TNI AD pada 19 April 2021. 

Dalam MoU itu, lanjut Penny, juga sudah mempertegas posisi BPOM saat ini hanya sebagai pihak yang memberikan pengarahan perihal proses penelitian yang sesuai dengan kaidah saintifik.

"Mungkin pemerintah akan bisa (menentukan regulasi) nanti tunggu ya. Mereka juga akan menjadikan (booster) tapi vaksin berbasiskan pelayanan hanya ada di fasilitas pelayanan," kata Penny.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Vaksin Merah Putih atau produksi dalam negeri turut dipertimbangkan sebagai booster sesuai arahan Presiden.

Menurut Airlangga, Vaksin Merah Putih yang dimaksud adalah vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor Collage, lalu vaksin hasil kerja sama Universitas Airlangga dengan Biotis Pharmaceutical, Kalbe Farma dengan Genexine dan Vaksin Nusantara.

"Beberapa opsi untuk vaksin booster menggunakan vaksin Merah Putih, kemudian vaksin kerja sama dalam negeri termasuk Unair dan Biotis, Bio Farma dan LBM Eijkman, Kalbe Farma dan Genexin, plus Vaksin Nusantara," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12). 

Dikatakan Airlangga, pemerintan saat ini sedang mematangkan seluruh persiapan vaksinasi booster tersebut.

"Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya termasuk harga masing-masing vaksin tersebut," katanya.