ASKARA  - Jaringan Damai Papua (JDP) sangat prihatin dan menyerukan segera dimulainya langkah penghentian kekerasan atas nama kemanusiaan di kawasan Pegunungan Tengah Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. 

JDP yakin bahwa peran Pemerintah Daerah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Papua dan Bupati Pegunungan Bintang sangat penting. 

Apalagi jika didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). 

"Kami (JDP) yakin akan menjadi sebuah dorongan kuat kepada Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin untuk segera mengakhiri kekerasan bersenjata yang terus menerus terjadi di Tanah Papua sejak 50-an tahun lalu hingga saat ini," kata Juru Bicara (Jubir) JDP Yan Christian Warinussy dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10/2021).

Dikatakan Yan, peristiwa dugaan penembakan sejumlah amunisi senjata api jenis mortir ke tengah kawasan pemukiman rakyat Papua di Kiwirok dan sekitarnya,  di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang antara 18 hingga 19 Oktober 2021 lalu menurut JDP sangat berlebihan. 

Bahkan cenderung dapat menimbulkan terjadinya dampak penting terhadap situasi hak asasi manusia di Kiwirok dan sekitanya. 

Informasi seperti ini, kata  Yan, sangat sulit ditutupi dalam bentuk apapun dewasa ini, karena kecanggihan teknologi informasi. 

"Sehingga sebagai Jubir JDP, saya menyarankan agar aparat keamanan di wilayah konflik bersenjata tersebut, termasuk kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) yang seringkali dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) sama-sama menahan diri dan memikirkan langkah pendekatan yang bercirikan damai," ucap Jubir JDP. 

Menurutnya, kekerasan atau mengangkat senjata sampai kapanpun kami yakin tidak bakal menyelesaikan konflik dan perbedaan pemahaman, termasuk soal Papua merdeka ataupun NKRI harga mati. 

Apalagi rakyat sipil diduga keras akan menjadi sasaran, bahkan korban yang berkesinambungan dalam kasus seperti di Kiwirok tersebut. 

Hal ini, menurutnya, rakyat sipil akan menjadi takut bukan saja kepada TPN PB, tapi juga terhadap TNI dan Polri. Sehingga, mereka akan memilih keluar atau mengungsi dan meninggalkan kampung halamannya.

Baik ke kota atau ke kampung lain, atau bahkan melewati perbatasan RI dan negara tetangga Papua Nugini (PNG). 

Tentu akibatnya secara politik sangat  mengganggu posisi NKRI dalam percaturan politik internasional. Sehingga,  menurut JDP bahwa langkah penting dari Gubernur Papua bersama Bupati Pegunungan Bintang dengan dukungan DPRP dan MRP sangat dinantikan saat ini.

Hal ini guna mendesak Pemerintah Indonesia demi mengakhiri segera kekerasan bersenjata di Tanah Papua. 

Dengan langkah damai melalui media dialog penting didorong ke depan sebagai sarana membangun situasi damai yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten dalam konflik terlama di Indonesia ini.