ASKARA - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. 

Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya yidak masalah PAN bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Menurut Mardani, itu adalah hak politik dari setiap partai politik.

“Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi,” kata Mardani, Kamis (26/8). 

Namun, kata Mardani, besarnya kekuasaan di pemerintahan maka semakin juga cenderung menyimpangnya. Maka dari itu dia menegaskan sikap PKS akan tetap berada di luar pemerintahan.

“Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya,” tegas Mardani.

“Karena oposisi adalah pilihan yg rasional etis dan logis. PKS insya Allah ingin bersama rakyat melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menyatakan secara umum pihaknya menghormati kebijakan dan keputusan setiap parpol.

Bagi PKS, lanjut dia, sejak awal jelas mempunyai komitmen dan konsisten untuk menjadi parpol oposisi. Dan sejauh ini masih dalam sikap yang sama.

“Bagi kami, politik bukan hanya soal kekuasaan semata. Yang tidak kalah penting, parpol punya tanggung jawab terhadap masa depan dan sehatnya demokrasi Indonesia,” tegas Nabil.

Karenanya, PKS mengambil peran dan tanggung jawab di luar kekuasaan pemerintahan demi memastikan bahwa hadirnya kontrol terhadap kekuasaan, agar tidak wujud otoritarianisme di negeri ini.

“Jangan justru menjadi koalisi yang obesitas, berbobot besar namun lamban dan minim inisiatif,” tandasnya.