ASKARA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat prihatin dengan dikeluarkannya MS, siswi pembuat konten Tiktok yang diduga menghina Palestina dari sekolahnya.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti menyampaikan, MS sebagai peserta didik kehilangan hak atas pendidikannya padahal sudah berada di kelas akhir, tinggal menunggu kelulusan. 

"Kalaupun tidak berada di kelas akhir, dipastikan MS akan sulit diterima di sekolah manapun setelah kasusnya viral. Artinya, kemungkinan besar MS putus sekolah. Sebagai warga negara, MS terlanggar hak asasinya untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran sebagaimana amanah pasal 31 UUD 1945," ujar Retno, melalui keterangan tertulis, Kamis (20/5). 

KPAI, kata Retno, mendorong Dinas Pendidikan memenuhi hak atas pendidikan MS, karena dikhawatirkan setelah viral kasus video Tiktok tersebut, banyak sekolah menolak mutasi MS, padahal masa depan MS masih panjang.

"KPAI juga memperoleh informasi bahwa MS mengalami masalah psikologis akibat dampak dia dikeluarkan oleh pihak sekolah, bahkan takut bertemu orang lain," ungkap Retno. 

Lantaran itu, KPAI mendorong agar MS diberikan bantuan konseling oleh UPTD P2TP2A Bengkulu agar mendapatkan rehabilitasi psikologis.

"Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi para orang tua. KPAI mendorong para orang tua untuk mengedukasi dan mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial," ujar Retno. 

Menurut Retno, KPAI akan berkoordinasi dengan Komnas Perempuan karena usia MS sudah bukan anak, tetapi lembaganya fokus pada pemenuhan hak MS atas pendidikan. 

KPAI mengusulkan agar Komnas Perempuan bersama-sama menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi MS sebagai peserta didik dan warga negara meskipun bukan usia anak lagi.

"Apalagi MS kemungkinan juga korban dari simpang siurnya berita dan pernyataan di medsos terkait isu yang dia jadikan konten TikTok, sementara kemampuan analisis siswi tersebut terbatas," tandasnya.