ASKARA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pembayaran THR Keagamaan 2021 berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. 

"Perusahaan membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya saat meninjau Posko THR Disnaker Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (11/5). 

Ida Fauziyah menyampaikan, Posko THR Keagamaan 2021 Kemenenaker menerima 2278 laporan aduan. Berdasarkan laporan sejak 20 April hingga 10 Mei, tercatat jumlah tersebut terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1586 pengaduan THR. Pemerintah juga terus memantau pelaksaan pembayaran THR hingga saat ini, melalui Posko THR Keagamaan baik di tingkat pusat ataupun daerah. 

"Kami mendapat laporan sudah banyak perusahaan yang membayar THR. Kami beri apresiasi kepada perusahaan yang sudah bayar THR," ujarnya. 

Perempuan kelahiran Mojokerto itu menjelaskan, topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 menyangkut lima hal. Pertama, THR bagi pekerja yang masa kerjanya selesai. Kedua, THR bagi pekerja yang di-PHK. Ketiga, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri (resign). Keempat, THR bagi pekerja kemitraan.

"Kelima, THR bagi pekerja yang dirumahkan," kata Ida Fauziyah 

Politikus PKB itu mengatakan, beberapa topik pengaduan yang masuk ke Posko THR 2021 yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (50-20 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. 

"THR tidak dibayarkan satu bulan gaji atau THR tidak dibayar karena Covid-19," ujarnya. 

Ida Fauziyah menambahkan, atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemenaker telah mengambil empat langkah yaitu verifikasi data internal, kordinasi dengan disnaker daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian. 

"Semoga upaya yang kami lakukan akan semakin memastikan para pekerja/buruh bisa merayakan lebaran dengan khidmat dan tentunya selalu berpedoman pada prokes Covid-19," ujarnya. 

Ida Fauziyah juga menerima laporan dari Posko THR 2021 Disnaker Tangerang yang dipaparkan oleh Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. Selama 13 hari (28 April hingga 11 Mei) tercatat ada 278 laporan konsultasi dan pengaduan pembayaran THR. 

"Jumlah tersebut terbagi atas 166 konsultasi THR dan 99 pengaduan THR," ujar Zaki Iskandar. 

Dia menambahkan, berdasarkan laporan Tim Posko THR 2021, sebanyak 182 laporan atau sekitar 66 persen, topik terkait konsultasi dan pengaduan THR sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

"Sisanya masih dalam proses. Dan ada juga yang tidak murni pengaduan soal THR namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya, misalnya soal upah, cuti, sisa kontrak dan harian lepas," kata Zaki Iskandar. (jpnn)