ASKARA – Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin, KH Mujib Khudori mengatakan jangan dipisahkan agama dengan pemerintahan, karena agama didukung oleh kekuasaan akan kekal dan sebaliknya kekuasaan didukung oleh agama akan kuat luar biasa.

“Kadang-kadang ada gesekan antara pemerintah dan kelompok agama, sehingga tidak bersinergi. Padahal Indonesia milik kita semua. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik wapres, bukan milik gubernur, bukan milik menteri. Justru Indonesia milik rakyat dan muballigh,” ujar Kiai Mujib pada acara pembukaan Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin di Hotel Daily Inn, Jakarta, Sabtu (27/3/2021) kemarin.

Maka, lanjutnya, diselenggarakannya Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin dan Muballighin dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Berwirausaha untuk menjawab tantangan ekonomi para mubaligh untuk menopang kegiatan ukhrowi.

“Rata-rata para mubaligh kegiatannya hanya ceramah dan tidak ada kegiatan lain yang berkaitan dengan ekonomi. Maka Ikhwanul Muballigh mengambil terobosan bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian,” ucapnya.

Kiai Mujib mengungkapkan, Kongres I diadakan di Pondok Pesantren Zaitul Mubarok, Sayung Demak. Pesantren ini merupakan pesantren antik, khusus menampung santri-santri yang mempunyai gangguan jiwa (santri edan).

“Jadi Kiai Abdul Halim (pengurus Ikhwanul Muballighin) setiap malam Jumat melakukan operasi orang gila se kota Demak. Setiap ada orang gila ditangkap dimasukkan ke dalam pesantren. Saking susahnya mencari orang yang benar, yang gila pun jadi,” ungkapnya.

Kongres ke II, lanjutnya, diadakan pada tahun 2011, di Asrama Haji Pondok Gede, “Alhamdulillah sukses besar. Berlanjut dengan kegiatan termasuk pengiriman khatib-khatib Jumat , mengisi taklim dan kajian di instansi-instansi pemerintah, atau tabligh akbar dll,” jelasnya.

Kongres ke III, tuturnya, tahun 2016 diadakan di Pesantren Miftahul Huda, Panonjaya , Tasikmalaya pimpinan almarhum KH. KH Choer Affandi.

Ketua Panitia Kongres, KH. Anwar Fadholi berharap Kongresn Ikhwanul Muballighin bisa membawa manfaat dunia akhirat, khususnya bagi perkembangan ukhriyah Ikhwanul Muballighin supaya lebih optimal. bermanfaat bagi umat Islam, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

“Pada kongres sengaja kami mengambil tema kuatkan nasionalisme. Karena banyak muballigh yang nasionalismenya pada pudar. Hidupnya di Indonesia tapi menginjak bumi Indonesia tidak bisa menjunjung tinggi langit Indonesia,” tuturnya.

Selanjutnya, dengan bina toleransi agar bisa menumbuhkan rasa cinta kepada agama kita dan bisa menghargai orang yang beragama lain. Kemudian, pulihkan basis ekonomi untuk Indonesia maju dan sejahtera. “Khususnya bagi anggota dan pengurus Ikhwanul Muballighin.,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka Kongres IV DPP Ikhwanul  Pada kongres  bertema "Kuatkan Nasionalisme, Bina Toleransi dan Pulihkan Basis Ekonomi Umat untuk Indonesia Maju dan Sejahtera", yang diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ini, Menko Airlangga menyampaikan bahwa di tahun 2021 Pemerintah berkomitmen meneruskan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui beberapa program yang antara lain permodalan dan kredit.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki Bank Syariah Indonesia hasil dari penggabungan tiga bank syariah milik negara sehingga Indonesia memiliki Bank Syariah yang besar.

Penggabungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah menjadi satu kekuatan ekonomi besar untuk bangsa Indonesia.

"Sudah saatnya umat untuk diajak mewujudkan kemandirian ekonomi dengan berwirausaha memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang ada. Saat ini pemerintah sedang melanjutkan berbagai dukungan untuk UMKM dalam program PEN 2021 dan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya. Melalui UU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan memberdayakan pelaku usaha sehingga mereka dapat naik kelas," katanya, selaku

Selanjutnya, Menko Airlangga juga Dewan Pembina DPP Ikhwanul Muballighin menyampaikan soal Gerakan Nasional Wakaf Uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 25 Januari lalu. Ia mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk menggalakkan transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ibadah sekaligus sosial ekonomi.

“Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para muballigh, para pendakwah, yang mempunyai pengaruh besar dalam memberi arah umat muslim di Indonesia, guna mendorong pemulihan kesehatan dan ekonomi,” pungkas Menko Airlangga.