Senin, 13 Mei 2024 | 14:41
NEWS

Ikut KLB Dijanjikan Uang Rp100 Juta, Kader Demokrat Ini Cuma Dapat Rp10 Juta

Ikut KLB Dijanjikan Uang Rp100 Juta, Kader Demokrat Ini Cuma Dapat Rp10 Juta
KLB Partai Demokrat (Dok Antara)

ASKARA - Pengakuan mengejutkan datang dari salah seorang peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara. 

Kader PD itu dijanjikan uang sebesar Rp100 juta untuk hadir dalam KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum itu.  

Namun, rupanya uang yang dijanjikan tak sesuai. Kader PD bernama Gerald Piter Runtu Thomas itu hanya diberi uang sebesar Rp10 juta. Rinciannya, Rp5 juta dari pemberi janji dan Rp5 juta lainnya dari eks bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin.

Pengakuan Gerald yang menjabat sebagai wakil ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Kotamobagu, Sulawesi Utara itu disampaikan dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusay, Senin kemarin (8/3).

Gerald mengaku, terbuai iming-iming uang ratusan juta dan akhirnya ikut KLB.

"Oke, saya bilang. Saya ikut karena diiming-imingi uang besar Rp100 juta. Yang pertama, kalau sudah datang di lokasi akan mendapatkan 25 persen dari Rp100 juta, yaitu Rp25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp75 juta. Tapi nyatanya, kita cuma dapat uang Rp5 juta,” ungkap Gerald.

Gerald mengaku dibujuk seorang mantan pengurus PD agar memilih Moeldoko sebagai ketua umum yang baru, padahal dirinya tidak punya hak suara.

Tetapi Vicky Gandey, eks pengurus Demokrat dan orang yang membujuk Gerald, mengatakan:

“Ikut saja. Yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketua umum baru, yaitu Pak Moeldoko,” kata Gerald.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan, Gerald bukan satu-satunya kader yang ditawarkan uang ratusan juta untuk hadir di KLB. 

Herzaky menyebut ada beberapa kader yang "khilaf" dan akhirnya ikut KLB Deli Serdang.

Namun, dia memastikan KLB itu tidak diikuti oleh pemilik suara sah partai, yaitu para DPD dari 34 provinsi dan Ketua DPC dari 514 kabupaten dan kota.

PD Demokrat pimpinan AHY belum memutuskan sanksi kader yang disebut "khilaf" itu. 

Komentar