ASKARA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut pernah melakukan kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat. 

Peristiwa itu terjadi saat partai berlambang bintang Mercy itu dipimpin Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. 

Demikian diungkapkan mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun dalam keterangan video yang diterima, Senin (1/3). 

Jhoni, Awalnya Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum secara demokratis pada Kongres II di Bandung tahun 2010, namun pada perjalanannya Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum.

SBY yang ketika itu menjabat sebagai ketua dewan pembina dan Presiden RI mengambil kekuasaan Anas yang belum terjerat status tersangka. SBY membentuk presidium sebagai ketua dan Anas sebagai wakil ketua.

"SBY selaku ketua dewan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium dimana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai Ketum," kata Jhoni. 

Langkah yang dilakukan oleh SBY kala itu, kata Jhoni, adalah sebuah upaya kudeta Partai Demokat.

"Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," ucapnya.

Setelah Anas Ubaningrum menjadi tersangka, terselenggara KLB pertama atau Kongres III Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan kepemimpinan Anas Ubaningrum hingga 2015. 

Saat itu SBY mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Ubaningrum.

"Sehingga saya, Jhoni Alen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, pada Kongres II 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum," jelasnya.

Kemudian, pada Kongres IV tahun 2012 di Surbaya, SBY dianggap melakukan rekayasa jalannya kongres agar menjadi calon tunggal. 

Jhoni menganggap SBY sudah mengingkari janjinya sendiri dan kepada para kader Partai Demokrat. 

"Yang paling meresahkan, para ketua DPD dan DPC seluruh Indonsia adalah membuat aturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil mengambil iuran anggota fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk sebagian disetor ke DPP dan hak-hak penentuan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawaban," terang Jhoni.

Jhoni juga menyebut, Kongres V hasil rekayasa SBY. Menurutnya, kongres ditata tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yakni pembahasan dan tata tertib acara tidak dilakukan, di mana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum.

"Semestinya seluruh peserta kongres memiliki hak bicara. Padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan Ketua Umum atau perbedaan pendapat. Selanjutnya, SBY mendesain seluruh ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan AHY sebagai ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi," pungkasnya.