ASKARA - Banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan memicu perdebatan publik, terutama setelah Presiden Joko Widodo menyatakan penyebabnya adalah curah hujan tinggi. 

Banyak pegiat lingkungan hidup menilai pernyataan tersebut mengabaikan akar masalah sesungguhnya yakni deforestasi alias pengalihan fungsi hutan. 

"Tahun 2001 sampai 2019 sekitar 304.225 hektare kehilangan tutupan hutan di situ. Itu yang menunjukkan daya tampung pendukung hutan di daerah itu sudah menurun drastis," kata Juru Bicara Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, Rabu (20/1). 

Hal itu selaras dengan laporan yang baru saja diluncurkan Change.org Indonesia tentang Tren Kampanye Perubahan Iklim di Indonesia. Laporan itu melihat semua kampanye terkait perubahan iklim selama lima tahun terakhir dan menganalisis pola yang muncul. Hasilnya, terlihat jelas kepedulian terkait isu perubahan iklim meningkat setiap tahunnya. Selain itu, ditemukan bahwa deforestasi menjadi katagori isu perubahan iklim yang teratas dengan 9,2 juta tanda tangan atau 70 persen dari total dukungan. 

"Bahkan 92 persen pengguna baru dalam kampanye perubahan iklim mendaftar karena isu deforestasi," ujar Arief selaku direktur eksekutif dan pendiri Change.org Indonesia.

Sebanyak 40 persen dari petisi-petisi berfokus pada daerah dengan tutupan hutan yang luas seperti Riau, Aceh, Bengkulu dan tentunya Kalimantan. 

Selain itu, dalam enam tahun terakhir, terdapat 623 ribu suara yang mengalami kemenangan dalam kampanye perubahan iklim. Suara ini berasal dari delapan kemenangan. Terdapat tujuh di antaranya terkait pencegahan dan perlambatan deforestasi dan satu kemenangan soal pengurangan limbah plastik.

Sebagian besar (60 persen) dari semua petisi terkait perubahan iklim menentang rencana pemerintah yang berdampak besar terhadap lingkungan. Meminta pemerintah agar membuat kebijakan progresif terkait perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, seperti pengurangan limbah plastik. 

Sebagian besar petisi ditujukan kepada lembaga eksekutif pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan.

Salah satu contoh petisi perubahan iklim yang mendapat banyak dukungan adalah terkait limbah plastik. Petisi yang dimulai oleh Nadia Mulya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta penerapan cukai plastik untuk mengurangi produksi dan konsumsi plastik.

"Petisi #DukungCukaiPlastik ini merupakan salah satu petisi dalam gerakan #TolakSekaliPakai Change.org yang diangkat tiga tahun lalu dengan lebih dari 1.100.000 orang yang telah menandatangani," jelas Nadia Mulya.

"Kenapa cukai plastik. Karena penanganan di hilir saja tidak cukup, urgensi isu sampah plastik sekarang memerlukan tindakan nyata yang harus dilakukan di hulu juga," tambahnya.

Saat ini pun pemerintah sedang menggenjot devisa dari berbagai sumber untuk mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19. 

"Cukai plastik ini tentunya dapat membantu untuk menggenjot devisa sehingga tidak ada alasan untuk menunda penerapan cukai plastik," tandas Nadia Mulya.