ASKARA - Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menjalin kerja sama pemberantasan korupsi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua dan Papua Barat. 

Kerja sama tersebut difalitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
"Kerja sama meliputi dukungan terhadap program pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan pada enam pemda," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/1) kemarin. 
 
Dikatakan Ipi, kerja sama tersebut meliputi daerah Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan. 

KPK berharap kerja sama ini membuat konsisten dengan sikap antikorupsi seluruh pihak terkait makin meningkat.

Kerja sama ini juga bagian dari dukungan GIZ ke KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Kerja sama ini diyakini bakal mengembangkan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
 
"MoU juga dilakukan guna mempertegas semangat dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan oleh keenam pemda," ujar Ipi.
 
Menurut Ipi, pihak KPK akan terus memantau perkembangan kerja sama GIZ dengan Pemda Papua, dan Papua Barat ini. 
 
Penandatanganan kerja sama itu dilakukan secara virtual, Jumat (15/1) Kerja sama ditandatangani oleh Principal Advisor APCC Fransisca Silalahi, dan Lead Advisor Governance and Inclusive Growth Philipp Johannsen dengan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan keempat Bupati.