ASKARA - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun adalah jalan. Meski demikian, pembangunan yang dilakukan Jokowi itu tak lepas dari kritikan. 

Salah satunya disampaikan Tokoh Papua, Thaha Alhamid yang mengkritik pembangunan di Papua yang dicanangkan pemerintahan Jokowi. Menurutnya pembangunan tersebut tidak tepat sasaran.

Sebab pembangunan di Papua belum mencukupi kebutuhan dasar warga lokal. Bahkan pembangunan jalan ini dinilai telah membelah perkampungan, hutan belantara termasuk kawasan konservasi.

"Dibikin jalan di tengah hutan, 20 tahun lagi orang tidak akan jalan, ada sapi ada babi di situ, biar sudah, sapi dan babi yang melihat aspal itu," kata Thaha dalam diskusi Setelah Otonomi Khusus, ‘Apa Lagi Jurus Untuk Papua?’, Sabtu (5/12).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah di tengah hutan seakan merampas kekayaan alam sendiri dengan cara resmi. Lembaga pengawas negara pun tak akan berani mengontrolnya. 

"Bangun jalan-jalan di tengah hutan saya punya bahasa itu ini merampok negara dengan cara legal, bangun jalan di tengah hutan Papua, siapa mau kontrol? BPK? BPK tidak berani ke sana, KPK? Apalagi," kritik Thaha.

"Orang pintar, orang hebat tidak berani jalan di situ, jalan sampai dua hari tidak ada tambal ban, tidak ada pom bensin, tidak ada warung makan, ini kan kerja mengkhayal ini," tambahnya. 

Padahal ada kebutuhan lain yang lebih diutamakan masyarakat yang tinggal di perkampungan Papua, bukan melulu soal pembangunan jalan. Karenanya cara pandang untuk membangun Papua harus lebih peka. 

"Orang-orang di kampung tidak ada jalan di jalan itu, aspal panas kaki melepuh jadi lebih baik jalan di bawah pohon, jalan tikus, tapi de facto itu yang ada kemudian difoto, diumumkan dimana mana, jalan jalan yang hebat, ini bikin rasa Jakarta semua ini, bukan rasa Papua," imbuhnya.

Maka pemerintah harus melihat baik kebutuhan pembanguanan bersama maupun perorangan. Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran. 

"Sebenarnya tidak perlu meriset, pandai merasa saja lah, jangan merasa pandai, ini orang-orang dari sana kan datang merasa pandai, coba datang ke kampung, oh mereka perlu ini, perlu ini," tandas Thaha.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD berjanji bahwa pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua. 

Salah satunya dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2 persen ke 2,25 persen. Pemekaran wilayah Papua, katanya, juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada Orang Asli Papua (OAP).