ASKARA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengklarifikasi tudingan yang dialamatkan kepada DPRD DKI Jakarta terkait kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

Menurut Prasetyo, hal itu bukan untuk pribadi anggota dewan. Prasetyo menekankan kegiatan yang dianggarkan bentuk kepedulian di masa pandemi Covid-19.
 
"Tidak benar mengenai isu yang berkembang tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta seperti yang dituduhkan sebagai upaya memperkaya diri," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12). 
 
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, perubahan RKT terkait penambahan kegiatan untuk masyarakat. Seperti, penambahan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi dan sosialisasi peraturan daerah (Perda).

Kemudian, usulan tambahan sosialisasi rancangan perda, sosialisasi pilar kebangsaan, serta kunjungan dalam provinsi dalam rangka penguatan penyerapan aspirasi masyarakat. 
Dikatakan Prasetyo, anggaran dikirim ke rekening penyelenggara yang penyelenggaraannya didampingi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Dewan.
 
"Setiap kegiatan tersebut, anggarannya bukan dikirim ke rekening anggota DPRD DKI Jakarta," ungkapnya.

Prasetyo menyebut, draf RKT 2021 yang beredar di masyarakat tak benar. Sebab, selama ini pembahasan panitia khusus (Pansus) RKT tak pernah memutuskan besaran biaya, hanya pembahasan berbentuk kegiatan.
 
"Buktinya adalah lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan", tandasnya. 

Sebelumnya, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan kenaikan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 bukan karena kenaikan gaji anggota DPRD DKI. Gaji legislatif tak mungkin naik bila gaji eksekutif tak naik.
 
"Ini yang perlu diluruskan mengenai narasinya, bahwa tidak ada sama sekali kenaikan gaji, tetapi kalau penambahan kegiatan, iya," kata Prasetyo, Jumat kemarin (4/12).