ASKARA - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyebut bahwa nama jalan Presiden Joko Widodo yang diabadikan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah hasil barter dengan lahan 256 ribu hektare di Kalimantan Timur.

"Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," tulis Merah Johansyah melalui akun Twitter @Merah_Johansyah yang beredar di kalangan media, Sabtu (24/10).

Barter lahan seluas 256 ribu hektare dilakukan dalam rangka mega proyek ibu kota Indonesia yang baru. Meski pemerintah masih fokus pada pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi namun tetap akan melakukan pembangunan infrastruktur dasar. 

Menurutnya, polemik setelah lahirnya Undang Undang Cipta Kerja yang mendapat penolakan berbagai pihak bakal berlanjut terkait pembangunan ibu kota baru.

"Peragaan bisnis pasca Omnibus Cilaka yang melindas buruh dan lingkungan. Menuju Omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru," tulis Merah Johansyah.

Merah Johansyah juga membagikan tangkapan layar sebuah pemberitaan berjudul "Cerita dan Harapan di Balik Nama Jalan presiden Joko Widodo di Abu Dhabi." Serta mengunggah tangkapan layar berita berjudul "Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Siapa Saja Anggotanya?"

Ada sejumlah nama yang masuk dalam pemilik konsesi di Kaltim yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ), Masayoshi Son, dan Tony Blair. Mereka ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.

Namun begitu, unggahan Merah Johansyah di akun Twitter-nya sudah dihapus sehingga tidak bisa dilihat lagi. Begitu juga dengan akun Instagram yang dikunci.

Ibu kota baru yang ditetapkan Presiden Jokowi terletak di sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Upaya pemindahan ibu kota negara telah melakukan kajian matang. Dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp 486 triliun. Mayoritas dana akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 54 persen atau sebesar Rp 265,2 triliun.