ASKARA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mewanti-wanti anggotanya agar tidak mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang digelar Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U), yang dinamai dengan Aksi 1310, Selasa (13/10) besok. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, fokus organisasinya saat ini ialah penanggulangan Covid-19.

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10)," ujar Mu'ti dalam pernyataan resminya, Senin (12/10).

Dikatakan, Muhammadiyah lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. 

"Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi," ujarnya.

Mu'ti menambahkan, demonstrasi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Menurutnya, Islam mengajarkan tentang meninggalkan perbuatan yang lebih banyak  madarat dibandingkan manfaatnya. 

Mu'ti menuturkan, dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan ketimbang hal yang penting (muhim).

Mu'ti memastikan organisasinya tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang menyangkut umat Islam.

Namun demikian, Muhammadiyah tetap menghormati masyarakat yang ingin demonstrasi. Sebab, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD. 

Lantaran itu, Muhammadiyah mengingatkan masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan ataupun vandalisme.  

"Aparat keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat," imbaunya.

Namun terkait demonstrasi menurunkan pemerintahan yang sah, dengan tegas ditolak Muhammadiyah. 

"Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," pungkasnya.