ASKARA - Presiden Joko Widodo menyebut terdapat masalah mendasar dalam program lumbung pangan nasional yang ditugaskannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Jokowi pun kemudian memerintahkan Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil untuk menyelesaikannya. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Lanjutan Pembatasan Food Estate melalui telekonferensi, Rabu (23/9). 

Awalnya, Jokowi mengingatkan kepada jajarannya bahwa program ini merupakan langkah untuk mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO mengenai krisis pangan dunia. 

"Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim serta juga tidak kalah pentingnya dalam mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan. Ini penting," kata Jokowi. 

Sejauh ini, kata Jokowi, pemerintah sudah menyiapkan dua lokasi, yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. 

Jokowi menyebut pemerintah juga akan membuat lumbung pangan nasional yang sama di Papua, NTT dan Sumatera Selatan. 

Namun, Jokowi menyatakan program di daerah itu akan berjalan ketika lumbung pangan nasional di Sumut dan Kalteng betul-betul tereleasiasi. Sejauh ini, tambah Jokowi, terlihat sejumlah progres pengerjaan di lapangan. Jokowi melihat ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. 

"Yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate, kemudian Ini menimbulkan sedikit masalah Tetapi saya yakin dan saya minta Menteri ATR BPN ini bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas," tegas Jokowi. 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin pelaksanaan program lumbung pangan. 

Menurut Jokowi, menteri pertahanan tidak hanya melakukan urusan alutsista, tetapi juga ketahanan pangan. (jpnn)