ASKARA - Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditunda. 

PP Muhammadiyah menilai keselamatan masyarakat lebih penting untuk dipikirkan dibandingkan kontestasi pilkada. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya mengimbau KPU agar bisa membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR serta instansi lainnya. Selain soal jadwal pelaksanaan, pihaknya juga meminta agar aturan kampanye bisa ditinjau ulang.

"Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," ujar Abdul saat konferensi pers secara virtual, Senin (21/9).

Hal tersebut diminta PP Muhammadiyah lantaran melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," tandasnya.