ASKARA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mewanti-wanti KPU dan Bawaslu untuk memprioritaskan penegakan protokol kesehatan bila Pilkada langsung tetap dilanjutkan. Komnas HAM tak ingin kesehatan dan keselamatan masyarakat di pertaruhkan demi kontestasi politik.

Demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, Jumat (18/9/2020).

Menurut dia, tahapan Pilkada paling rawan terjadi pada masa kampanye. Karenanya, KPU dan Bawaslu harus menegakan aturan protokol kesehatan demi mencegah penyeberan Covid-19.

"Komnas HAM betul-betul warning. Dalam Pilkada itu tidak boleh lupa untuk protec terhadap kesehatan masyarakat," katanya.

Amiruddin ingatkan, berkaca pada pengalaman saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September lalu, kepala daerah incumbent banyak melakukan pelanggaran protokol Covid-19.

Pelanggarannya bervariasi. Mulai dari mengerahkan masa, tidak menjaga jarak massa, hingga pendukung yang tidak menggunakan masker. Padahal, Bupati incumbent itu merupakan Ketum gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

"Banyak kepala daerah incumbent melanggar protokol kesehatan. Saat (pendaftaran) maju sebagai calon keoala daerah, dia lupa bahwa dia ketua gugus tugas Covud-19 di daerah," katanya.

Karena itu, kata dia, tak heran bila hingga kini sudah banyak kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak ini justru terpapar covid-19 setelah mendaftarkan diri ke KPUD. Contohnya; lima calon kepala daerah di provinsi Kalimantan Selatan dan tiga orang calon kepala daerah di Sumatera Barat.

Karena itu, dia berharap pada KPU dan Bawaslu agar kesalahan-kesalahan pada saat pendaftaran lalu tidak terulang lagi pada tahapan Pilkada selanjutnya.