ASKARA - Di tengah perkembangan era transformasi dan demokrasi digital, kehadiran para aktor digital, salah satunya influencer menjadi bagian penting masyarakat. Meski belakangan menuai sorotan berbagai pihak.

Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelompok sosial sangat aktif di dunia digital dan selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. 

Sehingga dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik. 

"Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital umumnya adalah kelas menengah, merupakan keniscayaan dari transformasi digital," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Selasa (1/9). 

Menurut Fadjroel, aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial, ekonomi dan politik. 

Presiden Joko Widodo, disebut Fadjroel, telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. 

Lantaran itu, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital. Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi. 

"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," ucap Fadjroel. 

Sebelumnya, anggaran pemerintah hingga Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer menjadi sorotan.

Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai rezim humas. Karena pemerintah dianggap pandai 'bersolek' di dunia maya dengan mengerahkan para influencer.

Adapun instansi pemerintah yang disebut ICW paling banyak menggunakan jasa influencer ialah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 22 paket dan anggaran Rp 77,6 miliar.