ASKARA - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Prakerja.org mengkritisi adanya pelatihan online lewat platform di program Kartu Prakerja yang dibiayai pemerintah.

Padahal, saat ini sangat banyak pelatihan online untuk mendapatkan skill tertentu secara gratis sehingga dana yang pemerintah berikan untuk platform berbayar dianggap mubazir.

Dana Rp 5,6 triliun untuk delapan platform program Kartu Prakerja seharusnya bisa diberikan untuk modal kerja bagi korban PHK dibandingkan dijadikan alasan membayar pelatihan online.

Karena itu, kelompok Prakerja.org meminta pemerintah menghapus penggunaan pelatihan online berbayar di program Kartu Prakerja. Prakerja.org juga membuat website khusus dengan mengumpulkan berbagai pelatihan online secara gratis yang bisa diakses masyarakat tanpa harus mengikuti seleksi dan registrasi terlebih dahulu.

"Website Prakerja.org ini berisi materi pelatihan yang diambil dari berbagai sumber konten gratis serta dari kontribusi berbagai pihak yang berpartisipasi. Website ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sangat banyak alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan secara gratis. Bahkan jika ada dari masyarakat yang punya konten pelatihan, jika dimasukkan di website ini agar bisa berbagi dengan masyarakat lainnya," jelas salah satu inisiator Prakerja.org Brahmantya Sakti dalam diskusi virtual bertema Usut Dugaan Mega Korupsi Pelatihan Online Kartu Prakerja melalui aplikasi Zoom.

Menurut Bram, tidak ada standar kualitas dan harga yang transparan, yang menjamin materi pelatihan online yang telah dibayar pemerintah untuk platform pelatihan online Kartu Prakerja ini akan efektif membantu masyarakat. 

Dia membandingkan pelatihan online di Kartu Prakerja dengan di Kementerian Pariwisata yang juga memberikan pelatihan online untuk masyarakat tetapi secara gratis tanpa harus membayar platform dan dengan biaya dari kementerian itu sendiri. Pelatihan diberikan dalam bidang pariwisata dan perhotelan yang bisa diakses masyarakat secara gratis.

"Apakah ini mendesak dalam membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Argumen bahwa materi dari pelatihan online berbayar itu lebih baik mutunya tidak menjawab hal yang mendasar standar kualitas apa yang dipakai, siapa yang menilai kualitas dan kewajaran harga, serta kapan proses penilaian dan seleksi tersebut diselenggarakan. Memangnya setelah ikut pelatihan lalu masyarakat langsung mendapat pekerjaan di masa pandemi ini? Lebih baik uang untuk platform diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan," papar Bram.

Bram mengatakan, website Prakerja.org bukan dibuat sebagai tandingan untuk pelatihan online di program Kartu Prakerja.

Website itu hanya menunjukkan bagaimana segala pelatihan online bisa disatukan dan diakses gratis dengan saling berbagi ilmu pengetahuan tanpa harus pemerintah mengeluarkan biaya triliunan membayar platform.

"Siapapun boleh atau kalau ada orang yang merasa videonya sudah masuk ke website ini bisa sampaikan kepada kami agar kami bisa menuliskan namanya karena video pelatihan online ini kami ambil dari berbagai sumber. Kami bukan tandingan Kartu Prakerja karena kami tidak menyediakan sertifikat. Silakan belajar dari situs ini jika memang membutuhkan referensi pelatihan," jelas Bram.

Prakerja.org juga meminta pemerintah menghentikan pelatihan online dengan delapan platform. Kemudian anggaran yang telah digelontorkan harus dikembalikan para pemilik platform itu pada negara agar bisa disebar untuk korban PHK yang membutuhkan bantuan dana pemerintah.

"Anggaran yang pemerintah siapkan untuk platform itu bisa dialihkan untuk menambah 1,6 juta orang penerima Bansos Prakerja, di mana per orang dianggarkan sebesar 3,5 juta rupiah. Jadi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga korban PHK dan dirumahkan. Bukan untuk dinikmati oleh segelintir orang pemilik platform," pungkas Bram. (jpnn)