ASKARA - Penguatan kelembagaan desa dan kesadaran hukum masyarakat terus didorong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), agenda konsolidasi kelembagaan desa ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Srikandi Jaga Desa dan DPC ASLINMAS periode 2026–2031.
Pelantikan tersebut dilakukan langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, di hadapan jajaran pimpinan daerah, Forkopimda, organisasi masyarakat, dan jajaran kejaksaan, Selasa (20/10/2026).
Ferrytass hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Sulut Kusbiantoro, S.Sos., S.H., M.H., Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sulut Domo Pranoto, S.H., M.H., serta Alkaf, S.H., M.H. yang mewakili Asisten Intelijen Kejati Sulut.
Kehadiran rombongan Kejati Sulut disambut Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolsel, Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid, jajaran DPRD Bolsel, serta unsur Forkopimda dan pejabat daerah lainnya.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H. beserta jajaran, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Dumoga Prima Poluakan, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, S.STP., M.AP., Kabag Ren Polres Bolsel AKBP Ahmad Bestari yang mewakili Kapolres Bolsel, serta Danramil 1303-08/Bolaang Uki Kapten Inf. M. Ihwan yang mewakili Dandim 1303/Bolaang Mongondow.
Dari unsur organisasi, tampak hadir Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Sulut Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. beserta jajaran, Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulut Ns. Gresty Natalia Maria Masi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB. beserta jajaran, serta Ketua DPD ASLINMAS Provinsi Sulut Brian Janny Waleleng, S.H., M.Kn. bersama jajaran.
Dalam prosesi tersebut, Ferrytass secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus DPC Srikandi Jaga Desa Bolsel yang dipimpin Ns. Gresty Natalia Maria Masi, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB., serta DPC ASLINMAS Kabupaten Bolsel di bawah kepemimpinan Brian Janny Waleleng, S.H., M.Kn., untuk masa bakti 2026–2031.
Sementara itu, kepengurusan DPC ABPEDNAS Kabupaten Bolsel telah lebih dahulu dilantik beberapa bulan sebelumnya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terdahulu, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H.
Bukan Sekadar Pelantikan
Ferrytass menegaskan, pelantikan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pengukuhan kepengurusan harus menjadi titik awal untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
“Pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tonggak awal untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegas Ferrytass.
Ia mendorong seluruh pengurus yang baru dilantik segera bergerak melakukan konsolidasi, pendataan, serta penguatan organisasi hingga ke tingkat desa dan pelosok wilayah Bolsel.
Menurutnya, keberadaan organisasi yang bersentuhan langsung dengan kelembagaan desa harus mampu menjadi mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong pemerintahan desa bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Jaga Desa, Rawat Kesadaran Hukum dari Tingkat Tapak
Dalam arahannya, Ferrytass juga menekankan pentingnya program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa dan Kelurahan) sebagai instrumen pencegahan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa maupun kelurahan.
Pendekatan pencegahan, menurutnya, jauh lebih penting daripada menunggu persoalan hukum terjadi. Karena itu, edukasi, pendampingan, komunikasi, dan pemahaman terhadap aturan harus diperkuat sejak tingkat desa.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kejati Sulut untuk merawat kesadaran hukum masyarakat dari tingkat tapak.
Kehadiran Srikandi Jaga Desa dan ASLINMAS diharapkan mampu memperkuat jaringan komunikasi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun desa yang tertib administrasi, transparan, dan bertanggung jawab.
Road Show Konsolidasi Kelembagaan Desa
Pelantikan di Bolsel merupakan bagian dari rangkaian road show konsolidasi kelembagaan desa yang dilakukan Kejati Sulut secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut telah melintasi sejumlah daerah di Sulawesi Utara, antara lain Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, hingga wilayah Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan.
Konsolidasi ini memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola desa tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, kejaksaan, kelembagaan desa, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.
Ferrytass berharap pengurus yang telah menerima amanah mampu menjaga integritas, membangun koordinasi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kegiatan.
Dengan kemitraan yang solid antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, Bolsel diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel.
Lebih jauh, konsolidasi tersebut diharapkan menciptakan lingkungan desa yang aman, kondusif, sadar hukum, serta mampu bergerak bersama menuju pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sebab, desa bukan sekadar wilayah administratif. Desa adalah tempat kehidupan masyarakat berlangsung dan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun Indonesia dari tingkat paling bawah.
