ASKARA - Indonesia disebut negara maritim, tapi kenapa kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir masih tertinggal? Pertanyaan inilah yang dibongkar tuntas oleh Anggota DPR RI 2024-2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., dalam Workshop Peringatan Hari Maritim Sedunia 2026 di Kampus UNHAN RI Salemba, Selasa (20/10/2026).
Dalam paparannya bertajuk "Membangun Keunggulan Maritim Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045", ia tidak hanya bicara soal potensi, tapi juga membongkar paradoks besar pembangunan Indonesia.
"Fakta geografis kita luar biasa. Kita punya 17.504 pulau, 77 persen wilayah berupa laut, dan garis pantai 108.000 kilometer terpanjang kedua di dunia. Jumlah penduduk 285,7 juta jiwa, bonus demografi 2020-2040, 45% perdagangan dunia lewat ALKI kita. Ini modal yang tidak dimiliki negara lain," ujarnya.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University ini memaparkan hitungan mengejutkan: Total potensi pendapatan kotor dari 6 SDA utama saja — Batu Bara, Gas Alam, Emas, Nikel, Kekayaan Laut, dan Hutan — mencapai US$ 9.324 Miliar atau Rp 20.655 Triliun.
Jika dikelola sesuai Pasal 33 UUD 1945, pendapatan bersih untuk APBN bisa mencapai Rp 7.279 Triliun per tahun. Padahal APBN 2024 hanya Rp 3.400 Triliun.
"Artinya APBN kita bisa lebih dari 3 kali lipat. Utang negara seharusnya bisa lunas hanya dalam 3 tahun," tegas Menteri KKP 2001-2004 itu.
PDB Besar, Tapi Rakyat Masih Miskin?
Namun modal itu belum jadi kesejahteraan. Data yang ia tampilkan justru mengkhawatirkan.
PDB Indonesia memang masuk 16 besar dunia US$ 1,39 triliun. Tapi GNI per kapita masih US$ 5.120, jauh di bawah Singapura US$ 81.760 dan Malaysia US$ 12.380.
Versi BPS, kemiskinan 8,47% (25,2 juta jiwa). Namun dengan standar Bank Dunia terbaru US$ 6,85/hari, angkanya melesat menjadi 172 juta jiwa atau 60,3% penduduk.
Ditambah alarm deindustrialisasi: kontribusi manufaktur anjlok dari 28% di awal 2000-an menjadi 18% di 2024 sebelum kita kaya. Produktivitas (TFP) minus 2,82% berbanding Vietnam plus 14,28%. 19,8% anak stunting, IQ rata-rata 89,96 peringkat 126 dunia.
"Mengapa ekonomi kita hanya stuck di 5%? Karena iklim investasi tidak kondusif, banyak pejabat 'cawe-cawe' berbisnis di sektor yang dia pimpin, dan pejabatnya tidak the right person on the right place," kritiknya tajam.
Ia menyampaikan dengan peringatan keras: "Tanpa lompatan produktivitas tinggi, kita hanya melakukan redistribusi kemiskinan, bukan menciptakan kekayaan."
Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini lalu membeberkan kartu truf: Blue Economy. Estimasi nilai ekonomi dari 11 sektor Blue Economy mencapai US$ 1.348 Miliar atau sekitar Rp 21.000 Triliun per tahun — setara 6 kali lipat APBN dan mampu menyerap 45 juta tenaga kerja.
11 sektor itu meliputi Perikanan Tangkap, Budidaya, Industri Pengolahan, Bioteknologi, ESDM Laut, Pariwisata Bahari, Transportasi, hingga Sumber Daya Non-Konvensional.
Ironisnya, potensi lestari perikanan 115,10 juta ton per tahun baru dimanfaatkan 22,82%. Artinya 77% masih menganggur di laut.
Padahal Indonesia sudah menjadi produsen perikanan tangkap terbesar kedua dunia (8,45%) dan akuakultur terbesar kedua (11,18%) setelah China.
Nelayan Kita Masih Melaut Tanpa GPS
Inilah aib yang dibongkar: Dari total 880.423 unit armada laut nasional pada 2023, sebanyak 70% adalah kapal di bawah 5 GT dan 97% masih tradisional. Tanpa GPS, tanpa fish finder, tanpa alat pendingin.
"Akibatnya CPUE rendah, ikan busuk sampai di darat, pendapatan miskin," ungkap Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia).
Masalahnya berantai:
1. Jerat Kemiskinan Struktural: Nelayan tidak bisa jual langsung ke konsumen akhir. Setiap tahun ada 3 bulan paceklik tanpa melaut. Tanpa pekerjaan alternatif, mereka pinjam ke rentenir bunga tinggi dan terjebak utang abadi.
2. Laut Kita Sekarat: Contoh nyata Jakarta Bay Pollution. 13 sungai mengalirkan 161 ton sampah per hari di area 514 km persegi. Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang tempat 85% ikan bertelur, rusak.
3. Industri Rapuh: Dari 62.866 Unit Pengolahan Ikan, 99% skala mikro-kecil dan 95% tradisional. Minim HACCP, food loss di atas 25%. Di budidaya, 80% masih tradisional, kurang dari 10% punya sertifikat BAP. Biaya izin PKPRL mencekik Rp 18 juta per hektar.
4. Negara Belum Hadir: Ditambah suku bunga pinjaman Indonesia 8,8%, tertinggi kedua di ASEAN, jauh di atas Thailand 4,2%.
Prof. Rokhmin menawarkan solusi yang sudah ada sejak 2005: Sea Farming (Marine Ranching) di Kepulauan Seribu oleh CCMRS IPB. Nelayan miskin dilatih jadi petani kerapu, benih dibesarkan dan sebagian dilepasliarkan untuk restocking karang. "Manajemennya Co-Management, bottom-up. Masyarakat merasa memiliki."
Untuk tangkap, ia desak Penangkapan Terukur Harus Jalan. Total nelayan eksisting di 9 WPP mencapai 2.055.041 orang, melebihi optimal 1.962.166 orang. Selat Malaka dan Laut Jawa sudah overfishing.
Solusinya: Modernisasi total — 5.000 kapal modern >30 GT untuk ZEE dan 1.000 kapal raksasa >200 GT untuk High Seas dengan smart fishing, AI, IoT, dan target pendapatan ABK minimal Rp17,5 juta per bulan.
Di hilir, ia ingatkan valorisasi by-product: Dari Tuna bisa jadi kolagen dan enzim, dari Udang jadi astaxanthin dan chitosan, dari Rumput Laut jadi kosmetik dan bioetanol.
Dan yang paling mencengangkan: Bioteknologi Laut. Mengutip Korea 2002: pasarnya 4 kali lebih besar dari semikonduktor IT. Laut kita bisa jadi farmasi antikanker dari spons, kosmetik, hingga biodiesel dari microalgae.
Honorary Ambassador of Jeju Islands and Busan Metropolitan City, South Korea itu menutup dengan dua kebijakan pamungkas:
1. Penta Helix adalah kunci. Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media harus bersatu. "Perguruan Tinggi harus menjadi DAPUR gagasan, IPTEK, dan inovasi, BUKAN Menara Gading!"
2. Azas Cabotage Harga Mati. "Ekspor barang dari Indonesia harus dilakukan oleh pelayaran nasional, tidak oleh pelayaran asing. Impor pun harus dikerjakan oleh kapal-kapal Indonesia (FOB). Antar pulau wajib kapal nasional!"
"Natural resources are limited, but creativity and innovations are unlimited," tutup Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany mengutip Steve Jobs.
