ASKARA - Padatnya agenda kedinasan di daerah tidak menyurutkan komitmen Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Plt Kajati Sulut), Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo, dalam menjaga kesinambungan tugas dan koordinasi institusi.
Hal itu terlihat saat Ferrytass berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Senin (20/10/2026), untuk menghadiri rangkaian pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC ASLINMAS dan Srikandi Jaga Desa (SJD) Bolsel di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
Di tengah agenda tersebut, Ferrytass tetap menyempatkan diri mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung RI.
Dua agenda yang berlangsung dalam waktu bersamaan itu dijalankan sebagai bagian dari kesinambungan komunikasi dan koordinasi antara jajaran Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah.
Dalam agenda di Bolsel, Ferrytass juga didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H., serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Dumoga, Prima Poluakan, S.H., M.H.
Kehadiran Plt Kajati Sulut dalam forum strategis tingkat pusat di tengah rangkaian kegiatan daerah memperlihatkan bahwa koordinasi kebijakan dan pelaksanaan tugas tidak berhenti hanya karena tingginya mobilitas kedinasan.
Sebaliknya, komunikasi lintas lini tetap dijaga agar agenda institusi berjalan seirama, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kepemimpinan di Tengah Mobilitas Tinggi
Bagi institusi penegak hukum, kesinambungan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah.
Karena itu, kemampuan seorang pimpinan menjaga ritme organisasi, merespons agenda strategis, sekaligus memastikan program di daerah tetap berjalan menjadi bagian dari tantangan kepemimpinan.
Semangat tersebut sejalan dengan tagline Kejaksaan, “Kejaksaan Berdampak untuk Masyarakat.”
Makna "berdampak" bukan hanya diukur dari banyaknya agenda yang terlaksana, tetapi juga dari kemampuan institusi menghadirkan manfaat nyata, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan pelayanan dan penegakan hukum tetap berjalan secara profesional.
Di tengah tuntutan kerja yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas lini, konsistensi menjadi modal penting bagi sebuah organisasi untuk menjaga efektivitas kinerja.
Kinerja Jadi Bagian Evaluasi Kepemimpinan
Dalam konteks kelembagaan, rekam jejak pelaksanaan tugas, integritas, kapasitas manajerial, serta konsistensi pengabdian merupakan sejumlah aspek yang relevan dalam menilai kepemimpinan.
Karena itu, kesinambungan program dan kinerja positif yang terjaga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses evaluasi kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Namun, penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara secara definitif tetap merupakan kewenangan pimpinan Kejaksaan Agung dan harus mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Yang terpenting, setiap proses kepemimpinan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan institusi dan masyarakat.
Sebab, keberhasilan sebuah lembaga penegak hukum tidak hanya tercermin dari terlaksananya agenda kedinasan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga konsistensi, membangun kepercayaan, dan menghadirkan kepastian serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari Bolsel hingga forum koordinasi tingkat pusat, kesinambungan tugas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga Kejaksaan tetap profesional, berintegritas, responsif, dan semakin berdampak untuk masyarakat.
