ASKARA - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, komunikasi publik menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi. Bukan sekadar soal seberapa luas pemerintah menyampaikan program, tetapi juga sejauh mana kebijakan dijelaskan secara terbuka, kritik didengar, dan kepercayaan masyarakat dibangun.
Persoalan itu mengemuka dalam webinar bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Forum yang mempertemukan akademisi, pemerintah, pengamat politik, praktisi media, dan masyarakat sipil tersebut menyoroti sejumlah pekerjaan rumah komunikasi pemerintahan, mulai dari konsistensi strategi, transparansi kebijakan, hingga pentingnya membangun hubungan yang lebih dialogis dengan masyarakat.
Pesan utama yang mengemuka cukup jelas: komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian keberhasilan program. Pemerintah juga harus bersedia mendengar keresahan warga, menjelaskan dasar pengambilan keputusan, serta membuka ruang bagi kritik dan partisipasi publik.
Pemerintah Harus Mendengar, Bukan Hanya Menyampaikan
Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan membawa aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Menurut Fahd, program dan pesan Presiden harus dapat dipahami hingga lapisan masyarakat paling bawah. Namun, proses komunikasi juga harus memberi ruang bagi kritik, keluhan, dan masukan warga agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, termasuk kritik dan keluhan rakyat, agar sampai kepada Presiden atau pemerintah,” kata Fahd.
Pandangan tersebut menempatkan komunikasi publik bukan semata-mata sebagai sarana sosialisasi program, melainkan juga sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan.
Sebab, informasi yang tersampaikan dengan baik belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pemerintah tidak memahami apa yang sesungguhnya dirasakan masyarakat.
Kepercayaan Publik Membutuhkan Strategi yang Konsisten
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti hubungan antara komunikasi pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden maupun pemerintah.
Dalam paparannya, Arya menyebut adanya anomali dalam tingkat kepuasan publik terhadap Presiden. Menurut dia, persoalan tersebut perlu dicermati bersama dengan efektivitas komunikasi pemerintah dalam menjelaskan kebijakan dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Bagaimana trust level-nya meningkat, communication plan-nya justru belum selesai. Pekerjaan rumahnya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif,” ujar Arya.
Ia juga menyinggung pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI yang disebut telah berlangsung tiga kali dalam dua tahun, disertai perubahan nomenklatur kelembagaan.
Bagi Arya, dinamika tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana pemerintah telah memiliki perencanaan komunikasi yang solid, terarah, dan berkelanjutan.
Tantangannya bukan hanya memastikan pesan pemerintah sampai kepada masyarakat, tetapi juga menjaga konsistensi pesan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memastikan komunikasi mampu menjawab pertanyaan publik.
Komunikasi Empatik Dimulai dari Kemampuan Mendengar
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi, menilai Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap komunikasi pemerintahan.
Namun, banyaknya lembaga yang menjalankan fungsi komunikasi tidak serta-merta menjamin pesan pemerintah diterima dan dipahami secara efektif oleh masyarakat.
Prabu mengibaratkan komunikasi pemerintahan seperti rumah mewah yang dibangun di atas fondasi rapuh. Sebagus apa pun tampilan luarnya, bangunan tersebut tetap rentan apabila fondasinya tidak kuat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi empatik yang dimulai dari kesediaan mendengarkan masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, dan merespons situasi krisis dengan tepat.
“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Untuk memperkuat komunikasi, di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” kata Prabu.
Pesan ini mengingatkan bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya tentang kemampuan merangkai pesan atau menguasai ruang publik. Pemerintah juga perlu menunjukkan pemahaman terhadap persoalan warga sebelum memberikan penjelasan.
Dalam situasi krisis, misalnya, masyarakat tidak selalu membutuhkan klarifikasi yang panjang. Mereka juga membutuhkan pengakuan atas persoalan yang terjadi, penjelasan yang jujur, dan langkah nyata untuk menanganinya.
Kritik Warga Bukan Ancaman bagi Pemerintah
Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, mengingatkan bahwa komunikasi kebijakan harus inklusif, berorientasi pada keadilan sosial, serta memberi ruang bagi kelompok rentan dan masyarakat sipil.
Menurut Tunggal, kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Perbedaan pandangan seharusnya tidak langsung diperlakukan sebagai ancaman, tetapi menjadi kesempatan untuk menguji dan memperbaiki kebijakan.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah perlu disertai penjelasan mengenai alasan dan pertimbangan yang mendasarinya. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami kebijakan sekaligus meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi, komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tetapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara, atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” tegas Tunggal.
Pandangan tersebut menempatkan keterbukaan sebagai bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat bukan sekadar penerima informasi, melainkan pihak yang memiliki hak untuk mengetahui, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam proses kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Persuasi Harus Berpijak pada Kebenaran
Sementara itu, pengamat komunikasi publik dan politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, mengingatkan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi pemerintahan.
Menurutnya, perkembangan instrumen komunikasi memberikan banyak cara untuk memahami masyarakat dan menyampaikan pesan secara efektif. Namun, keberhasilan memengaruhi opini publik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan komunikasi.
Kemampuan persuasi, kata Abdul Malik, harus tetap terhubung dengan pencarian kebenaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, tetapi persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran? Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial?” ungkapnya.
Peringatan tersebut relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketika informasi dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja negara.
Komunikasi yang efektif semestinya tidak hanya menghasilkan dukungan, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa komitmen terhadap kebenaran dan keterbukaan, persuasi berisiko kehilangan fungsi publiknya.
Paramadina Dorong Evaluasi Berkelanjutan
Webinar tersebut merupakan bagian dari rangkaian Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026. Kegiatan diikuti ratusan peserta yang berasal dari kalangan alumni PGSC Universitas Paramadina, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., turut menghadiri kegiatan tersebut.
Melalui forum ini, Universitas Paramadina berharap berbagai pandangan kritis yang disampaikan para narasumber dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki strategi komunikasi publik.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut memperlihatkan bahwa tantangan komunikasi tidak cukup dijawab dengan memperbanyak saluran informasi atau memperkuat penyebaran pesan.
Yang tidak kalah penting adalah konsistensi kebijakan dan penjelasannya, kemampuan mendengar masyarakat, keberanian membuka ruang kritik, serta kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui apa yang disampaikan pemerintah, tetapi juga melalui kesesuaian antara pesan, kebijakan, dan tindakan nyata.
Komunikasi yang transparan, empatik, inklusif, dan partisipatif menjadi fondasi penting agar hubungan pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian informasi, melainkan tumbuh menjadi dialog yang bermakna dan saling bertanggung jawab.
