ASKARA - Suasana budaya Minahasa terasa kuat ketika tari tradisional Kabasaran menyambut pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Srikandi Jaga Desa dan DPC Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (ASLINMAS) Kabupaten Minahasa periode 2026–2031, Rabu (14/10/2026).
Di tengah irama dan gerak tari yang merepresentasikan identitas budaya Minahasa tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo, mengukuhkan kepengurusan baru yang diharapkan mampu bekerja lebih dekat dengan masyarakat.
Liony Leontin Mongi, S.H., dipercaya memimpin DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa. Sementara Drs. Lexie S. J. Korengkeng dipercaya menjadi Ketua DPC ASLINMAS Kabupaten Minahasa.
Pengukuhan ini tidak sekadar menjadi pergantian atau pembentukan struktur organisasi. Lebih jauh, momentum tersebut menjadi awal bagi para pengurus untuk membuktikan bahwa keberadaan organisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Plt Kajati Sulut menegaskan, jabatan dalam organisasi bukan sekadar kehormatan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan profesionalitas.
"Pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan awal tanggung jawab untuk menjalankan organisasi secara berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Ia mendorong pengurus baru memperkuat konsolidasi internal, membangun komunikasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, dan menyusun program kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Peran tersebut menjadi semakin penting dalam mendukung program Jaksa Garda Desa dan Kelurahan (JAGA DESA). Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus mendorong langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan.
Bagi desa, pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks itu, Srikandi Jaga Desa diharapkan menjadi ruang yang semakin kuat bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, serta pembangunan desa.
Sementara ASLINMAS diharapkan mampu memperkuat kapasitas perlindungan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi warga dalam menjaga ketahanan sosial di lingkungannya.
Penguatan organisasi juga membutuhkan data yang rapi. Berdasarkan data per 13 Oktober 2026, sebanyak 308 anggota ASLINMAS telah terdaftar di Sulawesi Utara. Pendataan tersebut diharapkan terus diperkuat secara berjenjang hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Di sisi lain, ABPEDNAS Sulawesi Utara mencatat 32.778 anggota dan menempati peringkat kedua nasional berdasarkan data pada tanggal yang sama. Besarnya jejaring tersebut menjadi modal sosial yang dapat mendukung penguatan kapasitas kelembagaan desa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pidana Militer Kolonel Laut (KH) Fredie Alexander Tamara, S.H., M.H.; Kepala Tata Usaha Kusbiantoro, S.H., M.H.; perwakilan Asisten Intelijen Alkaf, S.H., M.H.; serta Kepala Seksi Penerangan Hukum Irvan Bilaleyaleya, S.H.
Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka Darma, S.H., M.H. bersama jajaran; Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si.; Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Frangky Wolayan, S.E.; serta Kapten Inf. Jefri Ando yang mewakili Dandim 1302/Minahasa.
Dari unsur organisasi, hadir Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P.; Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara Ns. Gresty N. M. Masie, M.Kep., Sp.Kep.MB.; Ketua DPD ASLINMAS Sulawesi Utara Brian Janny Waleleng, S.H., M.Kn.; serta Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Minahasa Charles Woi bersama jajaran.
Kini, tantangan berada di tangan para pengurus yang baru dikukuhkan. Setelah seremoni berakhir dan tari Kabasaran meninggalkan panggung, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai: hadir di tengah masyarakat, memperkuat kesadaran hukum, menjaga ketahanan sosial, dan memastikan organisasi menjadi jembatan yang memberi manfaat bagi desa.
Sebab, organisasi yang kuat bukan hanya terlihat dari susunan pengurusnya, tetapi dari seberapa jauh keberadaannya mampu dirasakan masyarakat.
