ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mengungkap fakta mencengangkan tentang nasib ekonomi biru Indonesia dalam wawancara eksklusif bersama TVRI World, Rabu (14/10).
Dengan potensi ekonomi yang ditaksir mencapai US$1,4 triliun atau sekitar Rp21.000 triliun per tahun, sektor kelautan Indonesia dinilai masih dipandang sebelah mata.
Prof. Rokhmin menyebut akar masalahnya adalah minimnya perhatian politik sejak era kolonial.
"Selama era kolonial hingga era Soeharto-Habibie, urusan kelautan hanya setingkat Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Baru setelah era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi kementerian sendiri," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan pertama RI tersebut.
Apa Itu Ekonomi Biru?
Menurut Guru Besar IPB University itu, ekonomi biru tidak boleh dimaknai sempit sebagai aktivitas fisik di atas air.
"Ekonomi biru adalah seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan ekonomi di daratan yang menggunakan bahan baku atau sumber daya dari laut dan pesisir," jelasnya.
"Bahkan kegiatan di daratan seperti pabrik di Malang, jika bahan bakunya dari laut, juga termasuk ekonomi biru," tegasnya.
Konsep ini, lanjut dia, adalah strategi menyeluruh untuk mewujudkan kedaulatan, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan definisi tersebut, ia mengidentifikasi 11 sektor ekonomi biru dengan total potensi US$1.348 triliun hingga US$1,4 triliun per tahun, yakni: Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya/Akuakultur, Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Industri Bioteknologi Kelautan, ESDM (Migas Lepas Pantai dan Energi Terbarukan Laut), Pariwisata Bahari, Perhubungan Laut, Industri dan Jasa Maritim, Kehutanan Pesisir (Mangrove), Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, dan Sumber Daya Kelautan Non-Konvensional.
Ironi: Potensi Raksasa, Modal Minim
Data yang dipaparkan Prof. Rokhmin sangat ironis. Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur berkelanjutan mencapai 100,06 juta ton per tahun. Namun pada 2025, realisasinya baru 18,41 juta ton atau 18,4 persen saja.
Padahal, potensi budidaya pesisir dan laut saja mencapai US$210 miliar per tahun.
Penyebabnya adalah kekurangan modal. Mengutip data Bank Dunia 2024, suku bunga pinjaman di Indonesia 8,8 persen, tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam.
Dari total kredit bank komersial nasional Rp5.688 triliun, sektor perikanan hanya memperoleh Rp19,78 triliun atau 0,35 persen. Alokasi kredit perbankan untuk kelautan bahkan hanya 0,2 persen.
"Irlandia hanya memiliki 2.700 km garis pantai, memiliki 60 pelabuhan perikanan. Indonesia dengan 81.000 km garis pantai hanya memiliki 7 pelabuhan perikanan internasional," ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini.
Dampaknya, sekitar 75 persen usaha perikanan nasional masih bersifat tradisional, dengan teknologi terbatas dan rantai pasok belum terintegrasi. Ekspor perikanan 2025 baru US$6,27 miliar dan 74 persen masih bergantung pada 5 komoditas: udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, kepiting dan rumput laut.
Ironi anggaran juga terjadi. Saat menjabat Menteri Kelautan (2001-2004), ia berhasil meyakinkan Menkeu dan Ketua DPR Akbar Tanjung sehingga anggaran kelautan naik menjadi Rp4 triliun, melampaui pertanian yang Rp1 triliun. Namun kini anjlok lagi: tahun lalu anggaran kelautan hanya Rp17 triliun, sementara pertanian Rp79 triliun.
Belajar dari Tiram China dan Biofuel IPB
Usai menerima Lifetime Achievement di Sarawak, Prof. Rokhmin terbang ke Qingdao melihat industri tiram terbesar dunia. Produksinya 400.000 ton daging tiram dan 6,5 juta ton pupuk hayati dari cangkangnya. Berkat model sirkular ini, 35 persen lahan pertanian China kini tak lagi pakai pupuk kimia dan industrinya mendapat carbon credit.
Model itu ingin ia tiru untuk abalon dan rumput laut di Indonesia. "Jangan ekspor rumput laut bahan mentah, olah jadi 100+ produk: farmasi, kosmetik, biomaterial," katanya.
Ia juga mengungkap bahwa sejak 2010, IPB University telah mampu mengubah rumput laut dan mikroalga jadi biofuel. Kendalanya harga masih Rp20.000/liter dan butuh subsidi untuk scale-up.
"Saya sudah bicara dengan Rektor IPB dan Ketua BRIN. Jika kita kembangkan 2 juta hektare laut pesisir untuk mikroalga jadi biofuel, Indonesia bisa capai kedaulatan energi," pungkasnya.
