ASKARA - Semangat pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola desa mendapat perhatian dalam pengukuhan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dan Asosiasi Linmas (ASLINMAS) Kabupaten Minahasa masa bakti 2026-2031.
Pengukuhan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam sebuah kegiatan yang berlangsung dengan nuansa budaya Minahasa. Prosesi diawali penyambutan tari tradisional Kabasaran, menghadirkan suasana khas daerah sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal.
Dalam kepengurusan yang baru dikukuhkan, Liony Leontin Mongi, S.H. dipercaya memimpin DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa. Sementara Drs. Lexie S. J. Korengkeng dipercaya sebagai Ketua DPC ASLINMAS Kabupaten Minahasa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pimpinan organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Kehadiran berbagai unsur itu menjadi gambaran bahwa penguatan desa tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kerja bersama dan komunikasi lintas sektor.
Plt Kajati Sulut dalam arahannya mengingatkan bahwa pengukuhan kepengurusan bukan sekadar seremoni. Amanah yang diberikan harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab, integritas, serta kerja organisasi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Pengurus diharapkan mampu membangun konsolidasi internal, menjaga tertib administrasi, serta menjalin kemitraan yang produktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," tegasnya.
Perhatian juga diarahkan pada program Jaksa Garda Desa dan Kelurahan (JAGA DESA). Program tersebut diharapkan tidak hanya hadir ketika persoalan muncul, tetapi lebih jauh menjadi ruang edukasi hukum sekaligus langkah pencegahan agar potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dapat diminimalkan.
Menurut Plt Kajati Sulut, pencegahan membutuhkan koordinasi yang baik, pemahaman terhadap regulasi, serta komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di dalamnya, Srikandi Jaga Desa memiliki ruang penting untuk memperkuat peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, serta pembangunan desa. Sementara ASLINMAS diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat dan mendorong keterlibatan warga dalam menjaga ketahanan sosial di lingkungan masing-masing.
Penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian. Berdasarkan data per 13 Oktober 2026, sebanyak 308 anggota ASLINMAS telah terdaftar di Sulawesi Utara. Data tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mempercepat konsolidasi dan pendataan secara berjenjang hingga kecamatan, desa, dan kelurahan.
Pada saat yang sama, ABPEDNAS Sulawesi Utara tercatat memiliki 32.778 anggota dan menempati peringkat kedua nasional berdasarkan data pada tanggal yang sama. Besarnya jumlah anggota tersebut menunjukkan adanya potensi jejaring yang kuat dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pidana Militer Kolonel Laut (KH) Fredie Alexander Tamara, S.H., M.H.; Kepala Tata Usaha Kusbiantoro, S.H., M.H.; perwakilan Asisten Intelijen Alkaf, S.H., M.H.; serta Kepala Seksi Penerangan Hukum Irvan Bilaleyaleya, S.H.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka Darma, S.H., M.H. bersama jajaran; Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si.; Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Frangky Wolayan, S.E.; serta Kapten Inf. Jefri Ando yang mewakili Dandim 1302/Minahasa.
Hadir pula Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P.; Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara Ns. Gresty N. M. Masie, M.Kep., Sp.Kep.MB.; Ketua DPD ASLINMAS Sulawesi Utara Brian Janny Waleleleng, S.H., M.Kn.; dan Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Minahasa Charles Woi beserta jajaran.
Dengan kepengurusan baru ini, Srikandi Jaga Desa dan ASLINMAS Minahasa diharapkan tidak berhenti pada struktur organisasi. Tantangan berikutnya adalah menghadirkan kerja nyata di tengah masyarakat—mendorong kesadaran hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta ikut menjaga agar pembangunan desa berjalan tertib, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
