ASKARA - Masa depan Demak tidak cukup dibangun dengan gagasan dan rencana di atas kertas. Diperlukan langkah nyata untuk mengatasi banjir rob, memulihkan produktivitas pertanian dan tambak, memperkuat UMKM, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Di sinilah diaspora Demak diharapkan mengambil peran melalui pengetahuan, jejaring, investasi, dan pendampingan usaha.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi daring Rembuk Bintoro bertajuk “Demak 2045” yang diselenggarakan Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Minggu (11/10/2026) malam. Forum yang berlangsung pukul 19.30–21.00 WIB itu mempertemukan akademisi, pengusaha, praktisi, pemerhati pembangunan, serta masyarakat dan diaspora Demak untuk merumuskan arah pembangunan daerah.
Ketua Umum PDBN yang juga Anggota VI BPK RI, HM Fathan Subchi, menegaskan bahwa diskusi harus menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti, bukan berhenti pada pertukaran gagasan.
Menurut Fathan, persoalan Demak membutuhkan pendekatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Penanganan banjir rob, khususnya di wilayah Sayung dan sekitarnya, harus diarahkan untuk melindungi warga, mengurangi kerugian berulang, serta memulihkan lahan dan mata pencaharian yang terdampak.
“Persoalan Demak harus dijawab dengan solusi konkret dan terukur. Pembangunan perlu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” demikian pokok pesan Fathan dalam forum tersebut.
Ia juga mendorong pengembangan komoditas unggulan lokal, seperti bawang, melon, dan semangka, melalui penguatan akses pasar serta keterlibatan petani dan pelaku usaha. Diaspora Demak di berbagai daerah diharapkan menjadi bagian dari solusi dengan membuka jaringan bisnis, memperluas pemasaran, dan mendampingi pengembangan usaha masyarakat.
Dari Penanganan Rob Menuju Pemulihan Ekonomi
Guru Besar Universitas Terbuka sekaligus Ketua Dewan Pakar dan Litbang PDBN, Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., menilai pembangunan Demak perlu bergerak dari pendekatan penanganan bencana menuju pemulihan ekonomi rakyat.
Menurut Hanif, keberhasilan penanganan rob tidak cukup dinilai dari pembangunan tanggul atau infrastruktur pengendali banjir. Hal yang tidak kalah penting adalah kembalinya produktivitas sawah dan tambak serta membaiknya pendapatan warga.
“Keberhasilan penanganan rob tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari pulihnya produktivitas sawah dan tambak serta meningkatnya pendapatan warga,” tandas Hanif.
Ia mengusulkan program percontohan “Demak Produktif” yang mengintegrasikan pertanian adaptif, perikanan, pengolahan hasil, dan pemasaran. Program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, didukung data yang memadai, serta dievaluasi secara berkala.
Pelaksanaannya juga membutuhkan kerja sama pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Petani Perlu Kepastian Pasar
Wakil Ketua Umum PDBN sekaligus pemerhati peluang usaha, H. Abdullah Taqwim, menyoroti persoalan yang kerap dihadapi petani, yakni produksi yang tidak selalu diikuti kepastian pasar.
Ia menekankan bahwa peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan kesiapan pembeli, standar kualitas, distribusi, dan permintaan pasar. Tanpa perencanaan tersebut, kenaikan produksi justru berisiko tidak meningkatkan pendapatan petani secara optimal.
Karena itu, penguatan pascapanen, pengolahan hasil pertanian, dan sistem logistik perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi Demak.
Pendekatan ini diharapkan membuat petani tidak hanya mampu menghasilkan komoditas, tetapi juga memperoleh nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik dalam rantai perdagangan.
UMKM Harus Masuk Rantai Pasok Industri
Pengusaha sekaligus Sekretaris Jenderal PDBN, Edy Sayudi, S.T., M.H., mendorong Demak menjadi daerah yang mampu melahirkan lebih banyak wirausaha dan pelaku ekonomi berdaya saing.
Menurut Edy, UMKM perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, digitalisasi, dan akses pasar. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha lokal diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki rantai pasok industri.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Menurutnya, pembangunan infrastruktur berskala besar perlu dihubungkan dengan pengembangan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PGSI Kabupaten Demak, Noor Salim, S.Pd.I., Gr., C.PLA, mengingatkan pentingnya mengkaji rencana pembangunan secara menyeluruh, terutama terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan pesisir, mata pencaharian nelayan, mobilitas warga, dan akses pendidikan anak-anak.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Pembangunan Harus Terintegrasi dan Terukur
Rektor Universitas Terbuka sekaligus Dewan Pakar dan Litbang PDBN, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, M.Si., menekankan perlunya penanganan persoalan Demak secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
Ia mendorong penyusunan prioritas pembangunan yang terbagi dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Program dengan hasil awal yang bisa segera dirasakan masyarakat atau quick win juga perlu disiapkan tanpa mengabaikan agenda pembangunan jangka panjang.
Ali turut mengusulkan penguatan kajian melalui seminar, simposium, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), dan publikasi ilmiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan persoalan nyata di lapangan.
Diskusi juga menghadirkan sejumlah penanggap, yakni Prof. Dr. Purwanto, Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang; Kiai Fatkhur Rahman, alumni STAN yang berkecimpung di bidang pesantren dan pertanian; serta Dr. Siswanto, Kepala Biro BP Batam.
Kehadiran para akademisi dan praktisi tersebut memperkaya pembahasan mengenai kemungkinan solusi bagi persoalan sosial, ekonomi, pertanian, dan lingkungan di Demak.
Diaspora Jangan Hanya Menjadi Penonton
Melalui Rembuk Bintoro, PDBN mendorong agar potensi diaspora Demak menjadi kekuatan nyata dalam pembangunan kampung halaman. Kontribusi tidak harus selalu berupa bantuan dana, tetapi dapat pula berbentuk transfer pengetahuan, akses teknologi, pembukaan jaringan pasar, investasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal.
Tantangan Demak menuju 2045 memang tidak sederhana. Banjir rob, pemulihan lahan produktif, daya saing UMKM, dan perlindungan masyarakat pesisir membutuhkan kebijakan yang saling terhubung serta pelaksanaan yang konsisten.
Namun, berbagai persoalan itu dapat menjadi titik awal untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan diaspora.
Pesan utama forum tersebut jelas: gagasan tentang Demak 2045 harus diterjemahkan menjadi prioritas, program, dan ukuran keberhasilan yang nyata. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya terlihat dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat Demak.
