ASKARA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semestinya menjadi pelajaran penting tentang batas kewenangan hukum dan besarnya tuntutan transparansi dalam demokrasi. Namun, putusan pada 6 Oktober 2026 justru kembali memantik perdebatan publik, termasuk menghidupkan polemik akun Fufufafa yang hingga kini belum terjawab secara meyakinkan di ruang publik.
Persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi pertarungan antara pendukung dan penentang Gibran. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana negara memastikan persyaratan pejabat publik dipenuhi secara sah, bagaimana lembaga menjelaskan hasil pemeriksaan, dan bagaimana pejabat menjaga kepercayaan masyarakat ketika kontroversi terus berulang?
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, Mahkamah juga menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran karena perkara tersebut tidak lagi tepat diperiksa melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres setelah yang bersangkutan dilantik sebagai wakil presiden. Permohonan akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Fakta hukum ini harus dibaca secara utuh. Putusan tidak dapat diterima bukan berarti MK telah memutus seluruh persoalan substantif tentang keabsahan dokumen pendidikan. Sebaliknya, pertimbangan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan juga tidak boleh dipelintir menjadi vonis bahwa Gibran pasti tidak memenuhi persyaratan.
Justru di sinilah persoalan transparansi menjadi mendesak.
Ketika Pengadilan Tidak Menuntaskan Pertanyaan Substantif
Publik perlu memahami bahwa pengadilan bekerja berdasarkan kewenangan, prosedur, dan jenis perkara yang diajukan. Ketika sebuah perkara tidak dapat diterima karena kendala hukum acara, hal itu berbeda dari putusan yang menyelesaikan seluruh pokok persoalan.
Namun, bagi masyarakat, pertanyaan mengenai persyaratan seorang wakil presiden tidak otomatis menghilang hanya karena satu jalur hukum berakhir.
Jika terdapat persoalan administratif yang perlu diperjelas, lembaga yang memiliki kewenangan harus memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Jangan biarkan ruang publik terus dipenuhi spekulasi hanya karena informasi yang dibutuhkan tidak tersampaikan secara memadai.
Gibran memang tidak harus memenuhi setiap tuntutan politik yang tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi, keterbukaan mengenai persoalan yang relevan dengan persyaratan jabatan publik merupakan bagian dari tanggung jawab politik, bukan semata-mata upaya menyenangkan pihak yang mengkritik.
Fufufafa: Bukan Bukti Ijazah, tetapi Ujian Etika Politik
Di tengah polemik tersebut, masyarakat kembali mengungkit akun Fufufafa yang pernah menjadi sorotan akibat unggahan lama bernada menghina sejumlah tokoh politik dan figur publik.
Akun itu sempat dikaitkan oleh warganet dengan Gibran. Namun, Gibran menyatakan tidak mengetahui siapa pemiliknya, sementara mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi pernah membantah akun tersebut milik Gibran. Karena itu, kepemilikan akun tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Meski demikian, pertanyaan tentang Fufufafa tidak bisa dianggap selesai hanya dengan membantah tuduhan. Bantahan adalah bagian dari klarifikasi, tetapi pembuktian identitas akun tetap merupakan persoalan tersendiri.
Jika tidak ada bukti yang menghubungkan akun itu dengan Gibran, tuduhan tidak boleh dipaksakan. Namun, jika suatu saat muncul bukti yang sah, persoalan tersebut harus diperiksa secara objektif dan tidak dilindungi hanya karena menyangkut tokoh yang sedang berkuasa.
Di sinilah standar etika politik diuji. Jangan sampai publik menggunakan standar ganda: menuntut transparansi dari lawan, tetapi menganggap pertanyaan terhadap tokoh sendiri sebagai serangan. Sebaliknya, kritik juga tidak boleh berubah menjadi penghakiman berdasarkan prasangka.
Jangan Berlindung di Balik Putusan, Jangan Menghukum Berdasarkan Dugaan
Ada dua bahaya yang harus dihindari. Pertama, menggunakan putusan MK untuk menyatakan seluruh pertanyaan masyarakat telah gugur, padahal amar putusan harus dibaca sesuai batas kewenangannya. Kedua, menggunakan pertimbangan MK untuk mengklaim sesuatu yang tidak pernah diputuskan secara final oleh Mahkamah.
Demikian pula dengan Fufufafa. Polemik akun anonim tidak membuktikan persoalan ijazah, sebagaimana perkara ijazah tidak membuktikan siapa pemilik akun tersebut. Menghubungkan keduanya tanpa bukti hanya akan menghasilkan keributan baru, bukan kejelasan.
Tetapi masyarakat juga tidak perlu disalahkan ketika mengingat kembali isu lama. Ingatan publik kerap muncul kembali ketika persoalan baru menyentuh pertanyaan serupa tentang kepercayaan, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Karena itu, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar meminta masyarakat berhenti membicarakan isu tersebut. Yang dibutuhkan adalah penjelasan yang tepat, bukti yang bisa diuji, dan mekanisme pemeriksaan yang sesuai hukum.
Kepercayaan Publik Tidak Bisa Diperintahkan
Jabatan wakil presiden memberikan kewenangan konstitusional, tetapi kepercayaan masyarakat tidak lahir hanya dari pelantikan atau kemenangan dalam pemilu. Kepercayaan dibangun melalui perilaku, keterbukaan, dan kesediaan menjawab persoalan secara bertanggung jawab.
Gibran berhak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak boleh dinyatakan bersalah berdasarkan tuduhan yang belum terbukti. Namun, hak tersebut tidak berarti pejabat publik terbebas dari pertanyaan yang sah dan relevan.
Lembaga negara pun harus memastikan bahwa setiap persoalan yang berada dalam kewenangannya ditangani secara transparan. Jangan sampai masyarakat melihat hukum hanya sebagai prosedur yang mengakhiri perkara, tetapi tidak memberi penjelasan yang memadai atas pertanyaan yang mendasarinya.
Indonesia tidak membutuhkan politik yang terus memelihara kecurigaan. Namun, Indonesia juga tidak boleh membangun ketenangan semu dengan menganggap semua pertanyaan sebagai gangguan.
Sikap paling adil adalah tegas terhadap fakta, terbuka terhadap pertanyaan, dan tidak gegabah dalam menjatuhkan kesimpulan.
Putusan MK harus dihormati. Hak masyarakat untuk mengawasi pejabat publik juga harus dihormati. Sementara itu, setiap tuduhan wajib ditopang bukti dan setiap lembaga harus bekerja sesuai kewenangannya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang Gibran atau Fufufafa. Ini tentang standar demokrasi yang berlaku bagi siapa pun: kekuasaan harus akuntabel, hukum harus dijalankan secara benar, dan kepercayaan publik harus dirawat melalui tindakan nyata.
Sebab, demokrasi tidak akan sehat jika pejabat hanya ingin dipercaya tanpa menjelaskan, sementara masyarakat dibiarkan memilih antara percaya dan curiga. Jalan keluarnya bukan memperkeras polemik, melainkan menghadirkan fakta yang terang dan tanggung jawab yang tidak tebang pilih.
