ASKARA - Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus diimbangi dengan pemerataan akses dan kesiapan sumber daya manusia. Jangan sampai kemajuan teknologi justru memperlebar kesenjangan pendidikan antardaerah.
Presidium Riset dan Teknologi PP PMKRI Santo Thomas Aquinas periode 2026–2028, Dawita Rama, menilai tantangan digitalisasi pendidikan bukan sekadar menyediakan perangkat dan jaringan internet, tetapi memastikan seluruh pelajar memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Pemerintah disebut telah melakukan digitalisasi terhadap 288.865 sekolah pada 2025. Namun, menurut PMKRI, masih terdapat 8.152 sekolah yang membutuhkan akses internet dan 2.389 sekolah yang belum memiliki akses listrik.
Kesenjangan ini menjadi tantangan serius, terutama bagi wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, serta daerah kepulauan, perbatasan, dan kawasan terpencil.
PMKRI mendorong pemerintah menyusun peta kesenjangan digital hingga tingkat sekolah, menerapkan kebijakan sesuai kebutuhan daerah, serta memperkuat kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.
Selain akses, literasi AI juga perlu diperkuat. Pelajar harus dibekali kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, memahami etika, menjaga keamanan data, serta mengenali potensi bias teknologi.
PMKRI juga meminta pemerintah membuka data capaian digitalisasi secara transparan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah perangkat yang dibagikan, tetapi dari manfaat nyata bagi proses belajar.
"Tidak boleh ada satu generasi pun yang dikorbankan oleh ketimpangan teknologi," tegas Dawita.
Bagi PMKRI, pemerataan akses digital dan penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci agar kemajuan teknologi benar-benar membuka peluang bagi seluruh anak bangsa, bukan hanya mereka yang tinggal di wilayah dengan fasilitas memadai.
