ASKARA - Sebelum matahari terbit, Kamis, 8 Oktober 2026, tiga lantai terbawah sebuah gedung tujuh lantai di Maltepe, Istanbul, Turkiye, ambruk. Lima orang meninggal dunia dan sejumlah penghuni berhasil diselamatkan. Namun, tragedi ini bukan semata persoalan konstruksi. Laporan awal ahli mengungkap fakta lebih serius: sejumlah lantai dibangun tanpa izin dan keputusan pembongkarannya pernah diterbitkan, tetapi tidak dilaksanakan.
Retakan dan Jejak Kelalaian
Suasana di kawasan Cevizli berubah menjadi kepanikan ketika bagian bawah gedung di Jalan Doğu Sokak runtuh sekitar pukul 05.40 waktu setempat. Tim pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Turkiye (AFAD), polisi, serta tenaga medis dikerahkan. Bangunan yang masih berdiri miring dan berisiko ambruk kembali membuat proses penyelamatan berlangsung hati-hati.
Associated Press, 8 Oktober 2026, melaporkan dua korban meninggal dalam perkembangan awal, sementara petugas masih mencari penghuni yang diduga terjebak. Angka itu kemudian berubah. Hürriyet Daily News, 9 Oktober 2026, memberitakan operasi pencarian berakhir setelah jumlah korban meninggal meningkat menjadi lima orang. Sebanyak 14 orang berhasil dikeluarkan dari reruntuhan, termasuk korban yang meninggal.
Namun, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa banyak korban. Gedung yang dibangun pada 1987 itu telah berusia hampir empat dekade. Kesaksian mengenai retakan sebelum keruntuhan juga muncul. TRT Haber, 9 Oktober 2026, memuat keterangan warga tentang retakan dan suara bangunan sebelum kejadian. Kesaksian tersebut perlu ditelusuri, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintah telah menerima pengaduan atau mengetahui ancaman tersebut.
Fakta yang Lebih Mengguncang
Perkembangan penyelidikan menghadirkan persoalan yang lebih mendasar. Hürriyet Daily News, 8 Oktober 2026, melaporkan bahwa peninjauan awal arsip menunjukkan dua lantai teratas dibangun secara ilegal setelah izin penggunaan diterbitkan. Sementara itu, catatan pemerintah kota disebut tidak menunjukkan pengaduan keselamatan sebelumnya.
Temuan yang lebih serius diberitakan kantor berita DHA pada 9 Oktober 2026. Laporan awal ahli menyebut keputusan pembongkaran terhadap lantai-lantai yang dibangun di luar izin telah diterbitkan dua kali, pada 1989 dan 1990, tetapi tidak dilaksanakan. Laporan itu juga menyebut sejumlah pihak terkait konstruksi dinilai memiliki andil kesalahan.
Informasi tersebut mengubah arah persoalan. Jika keputusan pembongkaran memang tidak dijalankan, pertanyaan publik bukan lagi sekadar mengapa bangunan runtuh, melainkan mengapa keputusan keselamatan tidak menghasilkan tindakan nyata. Bagaimana bangunan yang dinilai melanggar izin tetap berdiri selama puluhan tahun? Siapa yang bertanggung jawab memastikan keputusan administratif benar-benar dilaksanakan?
Meski demikian, laporan awal ahli bukan putusan pengadilan. Hubungan antara konstruksi ilegal dan keruntuhan harus dibuktikan melalui pemeriksaan struktur serta proses hukum. Kritik yang tajam justru harus bertumpu pada bukti, bukan kesimpulan yang mendahului penyidikan.
Pengawasan yang Terlambat
Anadolu Agency, 8 Oktober 2026, melaporkan bahwa arsitek bangunan dan kepala pelaksana proyek diperiksa dalam penyelidikan. Habertürk, 9 Oktober 2026, kemudian memberitakan keduanya ditahan atas perintah hakim. Status hukum tersebut tidak berarti mereka telah terbukti bersalah. Penyelidikan juga perlu menelusuri kemungkinan tanggung jawab pemilik, pelaksana pembangunan, dan pejabat yang berwenang mengawasi bangunan.
Kasus Maltepe memperlihatkan bahwa regulasi tidak cukup hanya tertulis. Izin, inspeksi, keputusan pembongkaran, dan mekanisme pengaduan harus terhubung dengan pelaksanaan yang terukur. Tanpa pengawasan efektif, pelanggaran dapat bertahan lama, sementara penghuni tidak selalu memiliki kemampuan teknis untuk menilai bahaya yang mengancam tempat tinggal mereka.
Persoalan ini semakin penting bagi Istanbul, kota yang menghadapi risiko gempa dan memiliki banyak bangunan tua. Program transformasi perkotaan memang diperlukan, tetapi pembaruan kawasan tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang diganti. Pemerintah juga harus memastikan bangunan yang masih digunakan memenuhi persyaratan keselamatan dan setiap tanda bahaya ditindaklanjuti.
Jangan Menunggu Korban
Tragedi Maltepe menyisakan pekerjaan besar setelah operasi penyelamatan selesai: memastikan penyebab teknis, menelusuri keputusan yang tidak dilaksanakan, dan menetapkan tanggung jawab berdasarkan bukti. Pemeriksaan independen serta keterbukaan hasil penyelidikan menjadi penting agar kejadian serupa tidak berulang.
Retakan yang dilihat warga mungkin merupakan peringatan, tetapi bukti paling penting kini terletak pada riwayat perizinan dan keputusan pembongkaran yang dilaporkan tidak terlaksana. Di sinilah keselamatan publik diuji. Sebuah kota tidak dapat disebut aman hanya karena memiliki aturan bangunan yang ketat. Aturan itu harus benar-benar bekerja.
Jangan sampai beton yang runtuh menjadi bukti terakhir bahwa peringatan pernah ada, sementara tindakan pencegahan datang setelah nyawa melayang.
