ASKARA - Pelestarian kawasan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat menjadi dua agenda yang perlu berjalan beriringan. Hal itu mengemuka dalam Konsultasi Publik BIAN Project 2026 yang digelar PT Bio Inti Agrindo (BIA) di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (7/10/2026).
Forum yang dibuka Wakil Bupati Merauke, Dr. Hj. Fauzun Nihayah, SHi, MH, tersebut dihadiri Presiden Direktur PT BIA Kong Byoung Sun, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Johny Santoso, serta perwakilan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, aparat kampung dan masyarakat setempat.
Presiden Direktur PT BIA Kong Byoung Sun mengatakan, konsultasi publik telah dilaksanakan sejak 2021 sebagai ruang bagi perusahaan dan masyarakat untuk saling mendengarkan, mengevaluasi dampak program, serta memperkuat kerja sama.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengetahui sejauh mana manfaat kegiatan perusahaan dirasakan masyarakat.
“Tahun ini kemarau sangat panjang, sehingga kekuatan untuk menjaga hutan dan lingkungan harus sejalan dengan upaya mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Kong.
Ia menegaskan, PT BIA berkomitmen melanjutkan upaya pelestarian lingkungan dan kemitraan dengan masyarakat. Ia berharap konsultasi publik memperkuat kepercayaan dan mendorong tindakan nyata untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi alam dan masyarakat.
Lima Pendekatan BIAN Project
Program BIAN Project mulai diinisiasi pada 2021 dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah distrik dan kampung. PT BIA menyatakan telah menerapkan pendekatan Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, sebelum menjalankan program di delapan kampung.
Program tersebut berfokus pada perlindungan Suaka Margasatwa Danau Bian dan pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di wilayah delapan kampung adat.
Program BIAN Project PT BIA, Renate R. T. Rahaor, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) dan panduan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
BIAN Project memiliki lima pendekatan utama, yakni dukungan pengelolaan konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, insentif konservasi, pengelolaan kebakaran terpadu, serta advokasi praktik pengelolaan terbaik.
Sejak 2022, PT BIA menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui nota kesepahaman yang disebut berlaku hingga 2027. Pada 2023, perusahaan bersama BBKSDA Papua memperkuat kerja sama pengelolaan Suaka Margasatwa Danau Bian. Kajian awal mengenai kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat juga dilakukan sebagai dasar penyusunan peta jalan program di delapan kampung.
Pada 2024, program berkembang melalui pembentukan kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di tiga kampung, serta pemantauan satwa endemik dan burung migran.
Di bidang sosial, perusahaan menjalankan program kesehatan untuk mendukung penurunan stunting dan pendidikan baca, tulis, hitung (calistung).
Pada 2025, PT BIA mengembangkan integrasi Smart Patrol dengan FIAT sebagai alat bantu pemantauan keanekaragaman hayati, sekaligus melakukan kajian hukum adat dan evaluasi kawasan bernilai konservasi tinggi.
Adapun pada 2026, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas kelompok MMP dan MPA, termasuk pelatihan penggunaan GPS untuk pemantauan kawasan. Perusahaan juga melakukan pemantauan kualitas air dua kali setahun dan menyampaikan hasil uji laboratorium kepada masyarakat.
Pendampingan ekonomi dan program kesehatan tetap dilanjutkan. BIAN Project juga mengembangkan skema insentif konservasi bagi masyarakat yang berkomitmen menjaga kawasan serta mendorong pembentukan peraturan kampung terkait pengelolaan sumber daya alam.
Menjangkau Delapan Kampung
Renate memaparkan, wilayah BIAN Project mencakup sekitar 110.463 hektare di delapan kampung yang berada di Distrik Ulilin dan Muting.
Berdasarkan data awal (baseline) yang disampaikan perusahaan, wilayah tersebut dihuni 371 kepala keluarga dengan total 1.748 jiwa. Sebanyak 1.098 anak tercatat menjadi bagian dari pemantauan program.
Di sekitar wilayah operasionalnya, PT BIA juga menyebut telah menyediakan tiga taman kanak-kanak (TK), tiga sekolah dasar (SD), satu sekolah menengah pertama (SMP), serta membangun tiga masjid di tiga estate.
Perusahaan turut membangun Jembatan Bian dan Jembatan Mandong yang disebut mendukung mobilitas masyarakat dan karyawan, termasuk akses transportasi warga dari kampung-kampung sekitar.
Masyarakat Adat Harus Menjadi Subjek
Kepala BBKSDA Papua Johny Santoso menegaskan, Suaka Margasatwa Danau Bian memiliki fungsi penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat di sekitarnya.
Menurutnya, kerusakan kawasan konservasi tidak hanya berdampak pada satwa dan ekosistem, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Ia menyoroti kemarau panjang yang berlangsung sekitar dua setengah bulan berdasarkan informasi yang diterimanya. Kondisi tersebut menyebabkan persediaan air di sejumlah kampung menipis dan meningkatkan risiko kebakaran.
Karena itu, pengelolaan kawasan membutuhkan kerja sama antara BBKSDA Papua, PT BIA, pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung dan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat adat tetap menjadi subjek pengelolaan dan menjadi mitra dalam mengelola Danau Bian,” tegas Johny.
Wabup Minta Tak Berhenti Seremonial
Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah mengingatkan agar konsultasi publik tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Ia mengapresiasi program PT BIA dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, Fauzun menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan, transparansi dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan program.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap upaya pembangunan harus tetap menghormati hak dan kearifan masyarakat adat.
Melalui Konsultasi Publik BIAN Project 2026, PT BIA, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga kawasan konservasi Danau Bian sekaligus memastikan program pemberdayaan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Tantangannya bukan hanya menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, melainkan juga memastikan masyarakat adat tetap memiliki peran penting dalam menentukan masa depan lingkungan dan ruang hidupnya.
