ASKARA - Pesan keras disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., kepada pemerintah terkait kebijakan impor pangan. Ia menegaskan, negara tidak boleh membuka keran impor, khususnya beras, ketika produksi petani di dalam negeri sedang melimpah.
Menurutnya, kebijakan impor yang tidak sensitif terhadap kalender panen petani adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan pangan dan merugikan petani secara langsung.
Pandangan tegas tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004 itu dalam program Jendela Negeri TVRI Nasional bertema "Menjaga Petani, Mengamankan Pangan Negeri", Jumat, 9 Oktober 2026.
Dalam dialog tersebut, Ketua Dulur Cirebonan yang dikenal sebagai Tokoh Nelayan Nasional ini memaparkan peta jalan kedaulatan pangan yang telah disusun Komisi IV DPR RI. Ia membagi komoditas pangan nasional ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan neraca produksi, konsumsi, dan kemampuan pengembangannya di Indonesia.
Klaster 1: Produksi Surplus, Haram Impor
Kelompok pertama adalah komoditas yang produksinya jauh lebih besar dari konsumsi nasional, seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, dan ayam. Untuk kelompok ini, Prof Rokhmin meminta pemerintah menyetop total impor.
"Ketika petani kita panen raya, gudang Bulog penuh, harga gabah bagus, jangan diserbu dengan beras impor. Itu mematikan semangat petani. Petani sudah banting tulang, biaya produksi tinggi, eh saat mau jual, harga jatuh karena dihantam barang impor," tegasnya.
Ia mengaitkan pengaturan impor yang ketat ini dengan upaya pemberantasan mafia pangan. Menurut Senior KAHMI ini, impor tidak boleh menjadi komoditas bancakan. Keputusan impor harus berbasis data kebutuhan riil nasional yang transparan, bukan pesanan kepentingan pihak tertentu di saat petani sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan rakyat.
Klaster 2: Produksi Belum Cukup, Impor Boleh Tapi Dibatasi Waktu
Kelompok kedua adalah komoditas yang dibutuhkan rakyat namun produksinya belum mencukupi, contoh paling nyata adalah kedelai.
Untuk kelompok ini, Prof Rokhmin tidak anti-impor, namun dengan syarat keras: harus ada batas waktu (sunset clause) dan roadmap swasembada yang terukur.
Merujuk pada kajian BRIN, IPB, dan Kementerian Pertanian, ia sangat optimistis Indonesia bisa swasembada kedelai hanya dalam waktu tiga tahun.
"Kita punya teknologinya, punya varietas unggul, punya lahan. Impor kedelai silakan untuk 2-3 tahun ini, tapi pemerintah wajib hadir menyiapkan lahan, benih, penyuluh, dan offtaker. Setelah tiga tahun, stop. Jangan impor terus-menerus sampai 50 tahun, petani kita tidak akan pernah berdaulat," ujarnya.
Ia meminta pemerintah memastikan dukungan iptek, ketersediaan lahan, dan kepastian harga agar petani kedelai bergairah kembali menanam.
Klaster 3: Tidak Bisa Diproduksi di Indonesia, Wajib Impor
Kelompok ketiga adalah komoditas yang memang dibutuhkan masyarakat, tetapi alam Indonesia tidak mendukung untuk mengembangkannya secara massal. Contohnya adalah ikan salmon yang membutuhkan perairan bersuhu sangat dingin.
"Untuk yang seperti ini, silakan impor. Itu rasional dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan selera masyarakat," jelasnya.
Jangan Hanya Makan Beras, Saatnya Sagu, Pisang, dan Ikan
Tak hanya soal produksi dan impor, Prof Rokhmin juga menyoroti pola konsumsi masyarakat Indonesia yang dinilainya terlalu "beras-sentris".
Ia mendorong gerakan diversifikasi pangan secara serius. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal luar biasa yang justru lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti sagu, pisang, jagung, singkong, dan sukun.
"Sagu itu tanaman super. Tahan iklim ekstrem, tidak butuh pupuk banyak, produktivitasnya tinggi, dan karbohidratnya bagus. Kenapa kita tidak kembangkan secara masif untuk mengurangi tekanan terhadap beras?" katanya.
Selain karbohidrat, ia juga menyoroti rendahnya konsumsi protein masyarakat, khususnya protein ikan. Padahal, ikan kaya akan protein berkualitas tinggi dan omega-3 yang sangat penting untuk kecerdasan generasi bangsa.
Tokoh yang getol mengkampanyekan "Makan Ikan" ini bahkan mempertanyakan logika pemerintah yang lebih fokus impor sapi untuk pemenuhan protein, sementara laut Indonesia yang luasnya 2/3 wilayah negara menyimpan potensi perikanan yang melimpah ruah.
"Kenapa orientasi protein kita harus impor sapi terus? Ikan kita melimpah. Edukasi konsumsi ikan harus digalakkan dari PAUD sampai ke keluarga. Ini soal kemandirian gizi," pungkasnya.
Melalui skema tiga klaster komoditas dan perubahan pola konsumsi tersebut, Prof Rokhmin Dahuri menekankan satu benang merah: kebijakan pangan harus adil. Di satu sisi melindungi petani dan nelayan sebagai produsen, di sisi lain menjamin rakyat mendapatkan pangan yang beragam, bergizi, dan terjangkau.
