ASKARA - Operasi pembebasan kapal niaga Indonesia MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia pada 2011 menjadi salah satu bukti penting kemampuan Indonesia memproyeksikan kekuatan maritim hingga ribuan kilometer dari wilayah nasional. Keberhasilan operasi tersebut kini menjadi kajian akademik yang dituangkan dalam disertasi Brigjen TNI Marinir Dr. Freddy J.H. Pardosi, S.E., S.H., M.M pada Program Doktor Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).

Dalam disertasi berjudul "Strategi Pertempuran Jarak Jauh Angkatan Laut dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP): Studi tentang Operasi Pembebasan MV Sinar Kudus oleh Tentara Nasional Indonesia," Pardosi mengkaji bagaimana operasi militer tersebut tidak hanya menjadi keberhasilan taktis, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia mengintegrasikan kekuatan militer, diplomasi, hukum internasional, dan kepentingan nasional dalam satu strategi yang utuh.

"Operasi MV Sinar Kudus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyeksi kekuatan maritim jauh di luar kawasan strategis terdekatnya. Ini bukan sekadar operasi penyelamatan sandera, tetapi juga cerminan kemampuan negara hadir dan melindungi kepentingan nasional di ruang maritim internasional," kata Brigjen Marinir Pardosi, Kamis (25/6).

Menurutnya, selama ini kajian tentang operasi ekspedisi angkatan laut lebih banyak menyoroti negara-negara besar yang memiliki armada global seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun negara-negara NATO. Sementara Indonesia relatif jarang dikaji dalam konteks operasi militer jarak jauh yang melibatkan kepentingan strategis di luar kawasan.

"Padahal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan jalur perdagangan internasional. Karena itu, pengalaman pembebasan MV Sinar Kudus sangat relevan untuk dipelajari dalam perspektif strategi maritim modern," ujarnya.

MV Sinar Kudus dibajak kelompok perompak Somalia saat melintasi Laut Arab, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Pembajakan tersebut segera menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena menyangkut keselamatan awak kapal, keamanan perdagangan nasional, dan citra Indonesia sebagai negara maritim.

Pardosi menjelaskan, ancaman yang dihadapi Indonesia saat itu berbeda dengan ancaman militer konvensional. Musuh yang dihadapi bukan negara lain, melainkan kelompok non-negara yang memanfaatkan luasnya wilayah laut, lemahnya pengawasan kawasan pesisir Somalia, serta kompleksitas hukum internasional.

"Karakter ancaman seperti ini tidak dapat dihadapi hanya dengan pendekatan militer tradisional. Diperlukan perpaduan antara instrumen militer, diplomasi, intelijen, hukum internasional, dan komunikasi strategis agar tujuan operasi dapat tercapai," katanya.

Karena itu, pemerintah memilih menggunakan kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer secara terukur tanpa mengabaikan aspek diplomatik dan kemanusiaan. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan negara dan keselamatan para sandera.

Dalam penelitiannya, Pardosi menemukan, keberhasilan operasi sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola tiga dimensi strategis sekaligus, yakni waktu, ruang, dan kekuatan.

Pada dimensi waktu, Indonesia dinilai mampu merespons cepat dengan mengirim unsur TNI Angkatan Laut ke kawasan Laut Arab tanpa kehilangan kendali terhadap eskalasi situasi.

"Kehadiran kapal perang Indonesia merupakan pesan strategis bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Namun pada saat yang sama, pemerintah tetap membuka ruang bagi proses negosiasi dan penyelesaian diplomatik," ungkapnya.

Menurut Pardosi, hal tersebut menunjukkan, operasi militer modern tidak selalu identik dengan penggunaan kekuatan bersenjata secara langsung. Dalam banyak kasus, kehadiran militer justru berfungsi sebagai instrumen tekanan strategis yang memperkuat posisi tawar negara dalam proses penyelesaian konflik.

Tantangan berikutnya berada pada dimensi ruang. Operasi berlangsung ribuan kilometer dari pangkalan utama TNI AL sehingga membutuhkan kemampuan logistik, intelijen, komando dan kendali, serta koordinasi lintas instansi yang tidak sederhana.

"Keberhasilan mempertahankan operasi pada jarak sejauh itu menunjukkan berkembangnya kapasitas ekspedisi Indonesia. Kemampuan seperti ini selama bertahun-tahun identik dengan negara yang memiliki kemampuan blue water navy," kata Pardosi.

Ia menegaskan, pengalaman tersebut membuktikan TNI AL memiliki kemampuan untuk mengoperasikan unsur-unsurnya dalam jangka waktu lama di wilayah yang jauh dari tanah air, sekaligus berinteraksi dengan berbagai armada negara lain yang berada di kawasan yang sama.

Pada dimensi kekuatan, Indonesia menerapkan konsep penggunaan kekuatan secara proporsional. Unsur kapal perang, pasukan khusus, dukungan intelijen, dan negosiasi dijalankan secara simultan sesuai tujuan politik yang ingin dicapai pemerintah.

"Kekuatan tidak digunakan secara berlebihan. Seluruh instrumen diselaraskan dengan tujuan utama, yakni menyelamatkan warga negara Indonesia dan menjaga kepentingan nasional tanpa menciptakan eskalasi yang tidak diperlukan," jelas Pardosi yang turut serta dalam operasi tersebut.

Disertasi tersebut juga menyoroti pentingnya keselarasan antara strategi militer dan strategi nasional. Sejak awal, operasi pembebasan MV Sinar Kudus tidak dirancang sebagai demonstrasi agresivitas militer, melainkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

"Tujuan operasinya sangat jelas, yaitu melindungi warga negara Indonesia, menjaga keamanan jalur perdagangan internasional, memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim, dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia," ujarnya.

Aspek lain yang mendapat perhatian khusus adalah diplomasi pertahanan. Ketika Indonesia mengirim kapal perang ke Laut Arab, kawasan tersebut telah dipenuhi armada berbagai negara yang tergabung dalam operasi internasional anti-pembajakan.

Dalam situasi demikian, setiap langkah militer memiliki implikasi diplomatik yang besar. Kesalahan kecil dapat memicu persoalan hukum internasional maupun ketegangan dengan negara lain yang beroperasi di wilayah yang sama.

"Keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan diplomasi. Indonesia berhasil menunjukkan bahwa kepentingan nasional dapat dilindungi tanpa mengabaikan norma hukum internasional dan kerja sama keamanan maritim global," katanya.

Di tingkat domestik, operasi tersebut juga menghadapi dinamika politik yang cukup kuat. Muncul berbagai perdebatan mengenai risiko pengerahan militer ke luar negeri, biaya operasi, hingga keselamatan personel dan para sandera.

Namun, menurut Pardosi, pengawasan politik yang dilakukan pemerintah dan berbagai lembaga negara justru memperkuat kualitas pengambilan keputusan.

"Koordinasi antara pemerintah dan TNI berjalan baik sehingga operasi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan mandat politik yang jelas. Ini penting untuk menjaga legitimasi penggunaan kekuatan negara," ujarnya.

Sorotan media yang sangat besar terhadap nasib awak kapal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi jalannya operasi. Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan publik yang menginginkan tindakan cepat, tetapi tetap mengutamakan keselamatan para sandera.

"Pengelolaan opini publik menjadi bagian dari strategi. Pemerintah berhasil membangun narasi bahwa pengerahan kekuatan dilakukan untuk melindungi warga negara, bukan untuk menunjukkan agresivitas militer," kata Pardosi.

Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan operasi ekspedisi modern tidak lagi dapat diukur semata-mata dari jumlah kapal perang, kekuatan senjata, atau kecanggihan teknologi yang dimiliki suatu negara.

"Faktor yang paling menentukan adalah kemampuan menyinkronkan operasi militer dengan tujuan strategis nasional, diplomasi internasional, hukum internasional, dan legitimasi politik domestik. Di situlah letak kekuatan ekspedisi modern yang sesungguhnya," tegasnya.

Pardosi menilai keberhasilan pembebasan MV Sinar Kudus telah memberikan pelajaran penting bagi pengembangan strategi maritim Indonesia di masa depan. Operasi tersebut membuktikan bahwa Indonesia mampu tampil sebagai aktor maritim yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk melindungi kepentingannya di tingkat global.

"MV Sinar Kudus bukan sekadar kisah keberhasilan penyelamatan sandera. Operasi ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengintegrasikan kekuatan militer, diplomasi, hukum internasional, dan komunikasi strategis dalam menghadapi tantangan keamanan maritim abad ke-21," pungkas Brigjen Marinir Freddy J.H. Pardosi.