ASKARA-Keseriusan politik hukum pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dipertanyakan. Pasalnya RUU tersebut sudah selesai dibahas 18 tahun lalu dan disepakati lintas fraksi, termasuk pemerintah namun tidak kunjung disahkan.

Pihak yang mempertanyakan keseriusan itu adalah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah.

Aisyah menegaskan secara substansi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan mendasar terkait RUU tersebut, termasuk soal nomenklatur. Dan seluruh pihak, ujarnya telah sepakat menggunakan istilah Masyarakat adat.

“Mungkin saya nggak banyak, karena semuanya sudah sepakat sebenarnya. Semuanya undang-undang RUU masyarakat adat, atau ada juga yang ingin masyarakat hukum adat, tapi kita hari ini sepakat masyarakat adat,” kata Siti Aisyah di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Pihaknya menegaskan bahwa kesepakatan politik untuk mengesahkan RUU ini sebenarnya sudah sangat kuat. Hampir seluruh fraksi di DPR RI menyatakan dukungan, termasuk Fraksi PDI-Perjuangan, PKS, dan PKB. Bahkan, pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto secara terbuka telah menyatakan persetujuan agar RUU tersebut segera menjadi undang-undang.

“Sudah sepakat RUU ini harus menjadi undang-undang. Tetapi hampir 18 tahun ini nggak jadi. Kalau kita tanya dasar hukumnya sudah jelas. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, putusan MK itu ada,” tegas Aisyah.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti adanya kontradiksi antara pernyataan politik dan realitas legislasi. Ia menilai DPR dan pemerintah seolah terus mengulang komitmen tanpa pernah menuntaskan pengesahan.

“Kesepakatan fraksi jelas, keinginan pemerintah jelas, Presiden setuju. Tetapi apa masalahnya hari ini ini nggak bisa kita selesaikan? Sekarang kita duduk di sini seolah-olah ingin membuat RUU ini menjadi undang-undang,” katanya.

Siti Aisyah secara terbuka mempertanyakan strategi politik hukum yang seharusnya ditempuh agar RUU Masyarakat Adat benar-benar dapat disahkan, bukan sekadar menjadi wacana tahunan di parlemen. Dia pun melontarkan pertanyaan kritis kepada para narasumber rapat Baleg.

“Saya bertanya sama narasumber, apa politik hukumnya, strategi yang harus kita buat agar RUU ini bisa menjadi undang-undang? Atau ini memang tidak mungkin menjadi undang-undang supaya kita nggak usah bahas lagi?” katanya.

Aisyah juga emengingatkan agar pembahasan RUU Masyarakat Adat tidak kembali mengulang pola lama: komitmen di depan publik, namun nihil hasil di meja legislasi.

“Apakah akan menjadi seperti yang lalu, di depan kita ngomong ini harus menjadi undang-undang, dasar hukumnya jelas, keinginan fraksi jelas, keinginan pemerintah jelas, tetapi undang-undangnya tidak ada,” tandas legislator Dapil Riau II ini.

Pihaknya kembali mengingatkan perlunya kesepakatan konkret lintas fraksi dan pemerintah mengenai politik hukum bersama, agar RUU Masyarakat Adat benar-benar lahir sebagai payung hukum perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.(dry)