ASKARA- Komisi X DPR mengapresiasi gagasan penerapan konsep School Kitchen sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Konsep School Kitchen diusulkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang membuka peluang bagi sekolah untuk mengelola dapur mandiri.
Konsep tersebut merupakan inovasi yang memungkinkan satuan pendidikan menyediakan makanan bergizi secara langsung, dengan tetap mengikuti standar kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Konsep ini memberikan ruang bagi sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola penyediaan makanan secara mandiri, selama memenuhi persyaratan teknis dan lolos verifikasi dari BGN. Ini sejalan dengan semangat desentralisasi dalam sistem pendidikan,” ujar Hadrian dalam pernyataan resminya, Senin (13/10/2025).
Dengan adanya konsep tersebut, menurut dia, dukungan regulasi penting dan sinergi antar kementerian agar pelaksanaan MBG melalui School Kitchen dapat berjalan efektif.
Komisi X DPR RI, ujar Hadrian, akan mendorong agar regulasi MBG mencakup aspek teknis seperti standar gizi, keamanan pangan, sistem pembinaan, serta insentif bagi sekolah yang memenuhi kriteria.
Pihaknya juga menyoroti fleksibilitas konsep ini, yang memungkinkan sekolah menyesuaikan menu dengan potensi pangan lokal dan kondisi geografis masing-masing wilayah.“Sekolah di daerah agraris atau terpencil bisa memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung program ini. Dengan begitu, kita tidak hanya mengatasi tantangan distribusi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas,” jelasnya.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses penyusunan regulasi MBG, termasuk memastikan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD. Selain itu, pelatihan pengelolaan dapur dan sanitasi pangan akan difasilitasi agar sekolah siap menjalankan peran barunya.
“Tujuan utama dari program ini adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Konsep School Kitchen.(dry)
Komentar